POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) disebut – sebut dikubu ribuan atlet akan terlantar terlebih Samarinda. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Kadisporapar) Muslimin, kalau kesiapan panitia di Kabupaten Berau masih begitu minim. Khususnya pada fasilitas sarana dan prasarana jelang jadwal Porprov VII Berau yang kurang dari sebulan lagi, yakni pada 12-23 November mendatang. “Yang jadi masalah itu kontingen kita (Samarinda) ada 1.300 orang, dan Samarinda hanya mendapat 50 kamar hotel yang hanya bisa mengakomodir 150 orang. Sedangkan sisanya masih ada 1.000 lebih itu mau dikemanakan,” kata Muslimin kepada awak media, Selasa (18/10/2022). Selain kesiapan fasilitas hotel yang sejauh ini masih begitu minim, Muslimin juga menyebut banyak fasilitas penunjang Porprov VII Berau yang masih belum disiapkan panitia. Sedangkan pelaksanaan sudah ada di depan mata. “Fasilitas belum keliatan, bahkan umbul-umbul dan sepanduk Porpov hanya terlihat disekitar sekretariatan di sana. Kami melihat ini tidak siap. Kalau terjadi pertandingan itu terkesan dipaksakan. Bahan di (Kecamatan) Biduk-biduk lapangan voli pantainya masih berbentuk rumput,” beber Muslimin. Penjabaran Muslimin itu pasalnya berdasarkan hasil kunjungan tim Disporapar Samarinda yang bertandang ke Berau pada pekan silam. Tujuan kedatangan tersebut dikatakannya untuk memastikan kenyamanan dan fasilitas bagi para atlet kontingen Samarinda yang akan berlaga. Namun dalam lawatan itu, fakta ketidaksiapan sejumlah fasilitas penunjang justru menjadi temuan tim Disporapar Samarinda. Oleh sebab itu, Muslimin pun meragukan kesiapan panitia pelaksana Porprov VII Berau. “Itu hasil analisa dan kunjungan kami datang ke Berau (Biduk-biduk dan Maratua). Itu belum lagi masalah teknis lainnya dan ditambah exodus atlet luar (daerah lainnya) dan itu akan jadi masalah,” imbuhnya. Selain Samarinda, masih kata Muslimin, jika seluruh kontingen yang akan bertanding ditotal jumlahnya maka sedikitnya akan ada 10.000 orang yang akan melakukan lawatan di Kabupaten Berau. Selain masalah minimnya fasilitas penunjang serta sarana dan prasarana pertandingan, persoalan lainnya adalah akses keberengkatan menuju kabupaten di utara Kaltim itu. “Pesawat (dari Samarinda) yang ada cuman WingsAir dengan kapasitas 60 set (kursi penumpang) ada yang besar dari Balikpapan, tapi itu cuman sekali berangkat dalam sehari. Otomatis akan ada ratusan bus kontingen yang berangkat ke Berau dengan waktu yang hampir bersamaan. Iya kalau jalanan mulus? Belum lagi sekarang cuaca hujan. Kalau mogok satu, bayangkan aja semua pasti mogok dan jadi seperti apa pertandingan di Berau,” bebernya. Dengan kondisi demikian, Muslimin mengutarakan usulannya. Yakni pelaksanaan empat cabang olahraga yang mana fasilitas penunjangnya belum siap sama sekali maka pelaksanaannya bisa dipindahkan ke kabupaten atau kota yang jauh lebih siap. “Jadi tuannya rumahnya itu tetap di Berau, tapi pelaksanaan empat cabor yang fasilitasnya belum siap dipindahkan ke kota seperti Samarinda atau Balikpapan yang sudah memiliki sarana dan prasarana yang jauh lebih siap,” tekannya. Meski demikian, diakhir Muslimin menambahkan kalau pelaksanaan Porprov VII Berau tetap akan berlangsung sesuai jadwal, maka kontingen Samarinda akan tetap berangkat dengan segala resikonya. “Kita terpaksa berangkat dengan kondisi apapun dan saya meyakini kalau nantinya pertandingan berjalan dengan kondisi yang tidak maksimal. Kita besok rapat di KONI Kaltim, membahas kesiapan panitia. Kalau pun bisa diundur alangkah lebih baiknya dijadwalkan ulang pada 2023 mendatang,” usulnya. Sementara itu dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Berau Alhamid mengatakan sejauh ini persiapan Porprov di Berau tidak ada masalah. “Secara keseluruhan enggak ada masalah,” tuturnya. Sebagaimana dikeluhkan terkait terbatasnya akomodasi bagi kontingen Samarinda, menurut Alhamid hal itu bukan tanpa sebab. Bisa jadi persoalan itu lantaran persoalan administrasi yang belum selesai. “Kalau masalah penginapan sebenarnya Samarinda ini terlambat karena sudah kontrak dengan mitra hotel yang reseventatif. Jadi kalau dikatakan akomodasi belum siap itu enggak benar, semua sudah siap,” terangnya. Sebab, rata – rata Hotel menerapkan sewa menggunakan MoU dan sistem DP (Down Paymen). “Mungkin Dispora Provinsi Kaltim anggarannya masuk perubahan, jadi DP nya enggak ada. Secara keseluruhan enggak ada masalah. Keterlambatan administrasi saja,” tutupnya. (*)