POLITIKAL.ID - Dengan beredarnya video di sosial media terdapat para aparat penegak hukum yang berhasil mengamankan juru parkir atau jukir liar di kawasan Tepian Kota Samarinda, Kalimantan Timur mendapat tanggapan dari DPRD Samarinda.
Sebelumnya dikabarkan bahwa jukir liar di kawasan Tepian Samarinda, mematok harga mulai dari Rp 7 ribu hingga Rp 10 ribu per motor.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal geram atas kejadian itu dan mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk ketatkan jukir binaan.
Hal tersebut ia sampaikan berdasarkan beredarnya di beberapa sosial media Kota Samarinda terkait penarikan biaya retribusi parkir yang dilakukan para jukir liar di Kawasan Tepian Kota Samarinda.
“Salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menempatkan juru parkir yang sesuai yang ditentukan atau ditunjuk oleh Dinas Perhubungan (Dishub),” tegas Joha dikutp dari TribunKaltim.co pada Sabtu (1/7/2023).
Menurutnya, diperlukan adanya penegasan dan perketatan terkait jukir binaan adalah untuk meminimalisir kecemasan dan kekhawatiran masyarakat terkait keamanan kendaraan.
“Jukir binaan ini kan nantinya buat masyarakat juga tenang kalau mau berkunjung di suatu tempat, dan juga harganya sesuai,” ungkap Joha.
Lebih lanjut, Joha berharap agar Pemkot Samarinda kembali menindaklanjuti permasalahan ini dengan serius.
“Harapannya kami ya sama dengan harapan masyarakat, artinya pada saat berkunjung di suatu tempat motor atau mobil diparkir, dia merasa tenang karena ada fasilitas yang punya pemerintah atau ada yang di tunjuk oleh pemerintah karena sesuai dengan aturan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Joha berpesan agar masyarakat berani dan tidak takut jika nantinya kejadian seperti ini kembali terulang.
“Apalagi kalau ada unsur paksaan, segera melaporkan, salah satu pengawannya jangan kita memberikan sesuatu yang tidak sesuai,” ungkap Joha.
Terkait peristiwa ini nantinya DPRD akan memberikan masukan kepada Pemkot Samarinda.
Yakni harus menindaklanjuti dan membantu mengurangi keresahan masyarakat khususnya di Kota Samarinda.
“Kita juga nanti pastinya akan memberikan masukan kepada pemerintah terkait masalah ini, ya itu tujuannya agar masyarakat bisa memastikan pelayanan-pelayanan yang terbaik,” pungkasnya.
(Advertorial)
