"Kukar, Samarinda dan PPU ini berstatus kawasan dengan lahan milik negara. Di Kukar saja, 160 ribu hektar total luasan kawasan hutan beralih fungsi. Ini sama saja praktik ilegal dengan pelanggar aturan," tambahnya.
Memanjakan korporasi disebut Rupang dilakukan pemerintahan. Walaupun kini izin sudah diambil alih pusat. Namun kasus yang terjadi bukanlah cara yang solutif. Alih-alih untuk mengendalikan. Pengawan pemerintah daerah bak menjadi macan ompong di tetitori kekuasaannya sendiri.
Kejengahan masyarakat terhadap industri ektsraktif membuat pemerintah tak pernah belajar dari kesalahannya mengelola dan memberikan izin tambang.
Seperti tahun lalu pada tahun 2018, warga Samboja mengamuk karena laporan adanya penambangan di sekitar waduk di Samboja tidak diseriusi kementrian, Kemenhut. Bahkan Gubernur Kaltim Isran Noor bungkam.
"Karena tidak ada tindakan serius. Walhasil alat berat perusahaan dibakar warga. Karena dibagian hulu sungai waduk samboja ditambang batubara," bebernya.
Dari catatan investigasi Jatam di lapangan, konsesi itu milik PT Sarana Daya Utama yang afiliasinya dengan taipan grazy rich atau pengusaha cat asal Surabaya.
"Kami mendesak Propam Polda Kaltim untuk mengusut Kapolresnya. Namun jawaban Polda hanya memutasi Kapolres. Menurut kami sanksi itu tak substansial," terangnya.
Selain itu ada pula perusahan tambang lainnya seperti Gunung Bayan Pratama coal.
Alih-alih berkedok Good mining pratice yang gembar-gerborkan, nyatanya di lapangan tambah Rupang standar tersebut tak dilakukan.
"Mana, tak sesuai fakta di lapangannya kok," ucapnya.
Selain kerugian di daerah daratan, di jalur perairan terlebih sungai, banyak fasilitas publik atau masyarakat yang rusak karena ditabrak tongkang.
"Tak hanya hulu dan hilir industri ini merugikan rakyat, namun di perairan sungai ditemukan kasus buruknya navigasi air yang kerap merusak mata pencaharian warga sebagai pembudidaya ikan. Tapi juga rumah warga tradisional yang tinggal dibantaran," pungkasnya.
Sementara itu, Merah Johansyah memberikan penjelasan permasalahan pertambangan di skala nasional.
Proyek strategis nasional (PSN) di seluruh Indonesia ada 21.
