POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Nomalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) terus dilakukan oleh sejumlah pihak, mulai dari Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda hingga BWS Kalimantan IV. Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, dan BWS Kalimantan IV, menggelontorkan anggaran sebesar Rp51 miliar untuk malakukan normalisasi SKM. Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan Pemprov Kaltim pada 2022 ini mengalokasikan Rp10 miliar untuk normalisasi SKM. Sementara itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, mengalokasikan sebesar Rp33 miliar, dan Pemkot Samarinda sebesar Rp8 miliar. "Saat rapat bersama BWS Kalimantan IV serta Pemkot Samarinda menyepakati normalisasi SKM Samarinda dilakukan untuk segmen Jembatan Ruhui Rahayu hingga Jembatan Nibung," kata Aji Firnanda, Kamis (11/8/2022). Menurutnya, saat ini proses normalisasi SKM dilakukan secara simultan, sambil menunggu proses pembebasan 30 rumah yang dilakukan Pemkot Samarinda. "Setelah pembebasan lahan di wilayah Kelurahan Sidodadi, normalisasi dilanjutkan di Kelurahan Temindung Permai, kemudian Jembatan Perniagaan sampai Jalan Tarmidi," pungkasnya. Terkait hal ini, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan dukungan pembiayan Pemprov Kaltim pada normalisasi SKM, dalam upaya penanganan banjir di Samarinda. "Kita ingin banjir bisa terus kita kurangi, kalau bisa sampai habis. Tidak sempat masuk ke rumah warga dan tidak lama-lama di jalanan airnya. Semua cepat masuk ke sungai karena sungainya sudah normal," ungkap Isran. Gubernur Isran Noor meyakini banjir yang terjadi di Samarinda, salah satunya diakibatkan oleh pendangkalan Sungai Karang Mumus yang sudah mencapai 75-80 persen. "Dengan pengerukan diharapkan arus air menjadi lancar sehingga air tidak meluap ke pemukiman dan jalan," ujarnya. (ADV / Kominfo Kaltim)