POLITIKAL.ID, SAMARINDA - DPRD Samarinda menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan seluruh status tenaga honor di seluruh Indonesia. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal mengatakan kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang dilema, karena beresiko penambahan jumlah pengangguran di Samarinda. Menurut Joha Fajal, penghapusan itu tidak diperlukan, apalagi pemerintah telah menggunakan tes kompetensi kepada para PTTH dan PTTB untuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). “Hanya berapa persen yang belum lulus. Harus dipikirkan pemerintah PTTH dan PTTB yang sekiranya tidak lulus, bisa dicarikan jalan keluar untuk bisa bekerja,” kata Joha sapaannya. Politisi partai NasDem itu juga menyoroti soal kondisi tenaga honor yang melebihi kapasitas di OPD. Dengan begiti, hal itu juga menjadi tantangan Pemkot Samarinda untuk mengetahui OPD mana yang sangat kekurangan pegawainya guna bisa diisi tenaga honor. “Kita sih menyerahkan Pemkot yang tahu kira-kira yang sesuai kebutuhan pegawai di Samarinda berapa. Harus dicarikan jalan oleh Pemkot. Tapi menurut saya percepatan pegawai negeri lebih cepat,” pungkasnya. Diketahui, pemerintah pusat berencana akan menghapus pegawai berstatus honorer di instansi pemerintah mulai tahun 2023. Kebijakan tersebut sebagaimana tertulis dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Diatur dalam pasal 8, pegawai pemerintah secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal itu juga termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PP Manajemen PPPK. Diatur pada Pasal 96, pegawai pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN. Karena itu, pemerintah akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai tenaga honorer hingga 2023. (*/Adv)