POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyalurkan 222.000 liter minyak goreng curah untuk masyarakat. Hal tersebut turut dikomentari Komisi II DPRD Samarinda dengan sejumlah catatan yang mesti diperhatikan. Ketua komisi II DPRD kota Samarinda, Fuad Fakhruddin mengungkapkan agar pemkot menerapkan sistem khusus supaya tidak timbul kerumunan warga yang mengantre minyak goreng. “Yang dikhawatirkan pertama adalah kerumunan saat pendistribusian di lapangan, ini perlu ada regulasi yang matang sehingga tidak menyebabkan kerumunan dan persoalan lain yang tidak penting di tengah kelangkaan ini,” kata Fuad sapaannya, Senin (14/3/2022). Kendati demikian, inisiatif Pemkot Samarinda mengalokasikan stok minyak goreng curah kepada masyarakat Kota Tepian di tengah kelangkaan minyak goreng didukung DPRD. Menurut anggota dewan dari fraksi Gerindra itu, perlu kerjasama antara pemkot dengan TNI-Polri agar dapat ikut mengamankan penyaluran minyak goreng curah ini. Karena tidak dapat dipungkiri, dalam momen kelangkaan minyak goreng ini, ada potensi oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan atau berbuat curang demi mendapatkan minyak goreng yang patut diwaspadai. “Ini kan akan diserahkan ke kelurahan-kelurahan, dan perlu didampingi pihak keamanan untuk pendistribusiannya, artinya kita menghindari oknum-oknum di lokasi yang dapat membuat provokasi yang sifatnya mengganggu kegiatan ini,” ungkapnya. Diketahui, Pemkot Samarinda sudah mulai mendistribusikan ratusan ribu liter minyak goreng curah dengan menyediakan tandon di tiap kelurahan secara bergiliran sejak Sabtu (12/3/2022). Program ini akan terus berlanjut hingga menyasar semua wilayah kelurahan di kota tepian sampai stok minyak goreng di pasar ataupun ritel kembali stabil. Fuad berpendapat, masalah kelangkaan minyak goreng yang juga menjadi persoalan nasional termasuk di daerah-daerah lain ini terletak pada stok dan keberadaan minyak goreng itu sendiri. Keterbatasan minyak goreng yang dijual di pasar menimbulkan dampak psikologis kepada masyarakat yang akhirnya menimbulkan panic buying dan berujung pada antrean panjang yang telah menjadi pemandangan beberapa hari terakhir khususnya di Kota Samarinda. “Saya kira yang terjadi di bawah ini bukan persoalan mahalnya, tetapi kelangkaannya, kemudian juga ada pedagang yang menahan stok minyak goreng karena mereka merasa rugi kalau dijual,” jelasnya. Untuk itu DPRD komisi II akan terus mengikuti perkembangan fenomena minyak goreng ini di lapangan, dan dikatakan Fuad telah beberapa kali memanggil pihak pemerintah dari Dinas Perdagangan hingga Perumda untuk mencari solusi langkanya salah satu kebutuhan pokok tersebut. (Adv/*)