Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak DPRD kaltim melalui fungsi pengawasannya, terutama terhadap kemajuan pembangunan di kaltim.
Bahwa ada catatan buruk dan bobroknya pembangunan bsb yang tertuang dalam LHP BPK kaltim 2015 pada pembangunan proyek bsb paket III yang didalamnya terdapat runtuhnya hanggar bsb tahun 2013 senilai Rp 9,3 miliar.
Pun mahasiswa juga mendesak DPRD Kaltim menelaah,menginvestigasi temuan pada LHP BPK tahun 2015 proyek BSB Paket III tahun 2012-2013 dan segera membentuk pansus.
"Kita panggil juga pihak terkait untuk mendapat info baru yang lebih lengkap. Saat ini kan masih laporan dari mahasiswa saja yang kami terima," ungkapnya. ( Redaksi Politikal - 001 )
