Sebab pada akhir bulan depan, deadline pembahasan selesai. "Pengesahan APBD maksimal tanggal 30 November 2022," imbuhnya. Sebabnya kata Puji lagi, lebih dari tanggal 30 Nopember 2021 mendatang, dengan begitu apa - apa saja yang sudah dilakukan menjadi hal yang dibincangkan. "Lebih dari itu enggak boleh," ucapnya. Terkait dengan adanya sanksi administrasi jika belum disahkan, dengan begitu mesti dicari tahu kesalahan dilakukan dari pihak mana. "Dilihat lagi nanti itu kelalaian siapa, eksekutif atau legislatifnya," terangnya. Hal itu karena dua lembaga sudah saling sepakat, sebab jika tudak ada kata sepakat kedepan bakal ada masalah. "Kalau enggak saling sepakat itu yang jadi kendala," tambahnya.Lanjut dia, studi juga tentang kunjungan reses, bertukar pengalaman, mekanisme reses dan tentang tunjangan. Salah satunya pengadaan fasilitas medical chek up (mcu). "Misalnya saja dewan perlu mcu, ini penting. Kalau anggota dewan sakit sakitan gimana, padahal membawa aspirasi masyarakat," Terangnya. (*)
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Terima Kunjungan Tim Banggar Berau
Minggu, 10 Oktober 2021 21:29
IST
POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Unsur Badan anggaran (Banggar) DPRD Berau bertandang ke DPRD Samarinda, Senin (11/10/2021). Hal itu dijelaskan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti seusai agenda pertemuan di ruang rapat lantai 1, kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmad II, Samarinda. "Agenda kunjungan studi banding saja dari tim Banggar DPRD Berau," kata Puji sapaannya, di ruang komisi IV DPRD Samarinda. Lanjut politisi Demokrat itu mengatakan, studi banding itu terkait seputar nota pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk 2022. Sebab pada akhir bulan depan, deadline pembahasan selesai. "Pengesahan APBD maksimal tanggal 30 November 2022," imbuhnya. Sebabnya kata Puji lagi, lebih dari tanggal 30 Nopember 2021 mendatang, dengan begitu apa - apa saja yang sudah dilakukan menjadi hal yang dibincangkan. "Lebih dari itu enggak boleh," ucapnya. Terkait dengan adanya sanksi administrasi jika belum disahkan, dengan begitu mesti dicari tahu kesalahan dilakukan dari pihak mana. "Dilihat lagi nanti itu kelalaian siapa, eksekutif atau legislatifnya," terangnya. Hal itu karena dua lembaga sudah saling sepakat, sebab jika tudak ada kata sepakat kedepan bakal ada masalah. "Kalau enggak saling sepakat itu yang jadi kendala," tambahnya.Lanjut dia, studi juga tentang kunjungan reses, bertukar pengalaman, mekanisme reses dan tentang tunjangan. Salah satunya pengadaan fasilitas medical chek up (mcu). "Misalnya saja dewan perlu mcu, ini penting. Kalau anggota dewan sakit sakitan gimana, padahal membawa aspirasi masyarakat," Terangnya. (*)
Sebab pada akhir bulan depan, deadline pembahasan selesai. "Pengesahan APBD maksimal tanggal 30 November 2022," imbuhnya. Sebabnya kata Puji lagi, lebih dari tanggal 30 Nopember 2021 mendatang, dengan begitu apa - apa saja yang sudah dilakukan menjadi hal yang dibincangkan. "Lebih dari itu enggak boleh," ucapnya. Terkait dengan adanya sanksi administrasi jika belum disahkan, dengan begitu mesti dicari tahu kesalahan dilakukan dari pihak mana. "Dilihat lagi nanti itu kelalaian siapa, eksekutif atau legislatifnya," terangnya. Hal itu karena dua lembaga sudah saling sepakat, sebab jika tudak ada kata sepakat kedepan bakal ada masalah. "Kalau enggak saling sepakat itu yang jadi kendala," tambahnya.Lanjut dia, studi juga tentang kunjungan reses, bertukar pengalaman, mekanisme reses dan tentang tunjangan. Salah satunya pengadaan fasilitas medical chek up (mcu). "Misalnya saja dewan perlu mcu, ini penting. Kalau anggota dewan sakit sakitan gimana, padahal membawa aspirasi masyarakat," Terangnya. (*)
Berita terkait
