POLITIKAL.ID -Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono membeberkan permasalahan proyek pembangunan Gedung Galeri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Balikpapan.
Hal ini sebagai kelanjutan dari DPRD Kaltim melalui Komisi II menggelar inspeksi mendadak (sidak) di lokasi pembangunan pada Senin (30/1/2023).
Sapto, sapaan akrabnya mengatakan pembangunan Gedung Galeri UMKM Balikpapan terhambat karena kendala saat tender.
Ia membeberkan, gedung tersebut dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kaltim yang mencapai Rp60 miliar.
"Sebenarnya kalau bangunan begini harusnya fungsional dengan nilai hampir Rp60 miliar. Tapi karena berhubung dia lelangnya telat, maka dipotong lah pengerjaan struktur saja," ujar Sapto.
Ia mengaku berdasarkan data surat perjanjian kontrak, pada tahap pertama dikerjakan oleh kontraktor PT Ananto Uttomo mulai 22 September 2022 sampai 31 Desember 2022 dengan nilai sekitar Rp15,727 miliar.
"Pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan pengerjaan dalam rentan waktu dan itu tidak mulus, pasti ada permasalahan lapangan, dan begitu juga dengan sosialnya," jelasnya.
Karena terlambat, kata dia, muncul Adendum I Surat Perjanjian atau Adendum Kontrak sehingga terjadi perubahan waktu penyelesaiannya.
Pada surat tersebut tertulis 19 Februari 2023 berakhir masa pekerjaan itu.
"Nah, mereka 'kan harus menyelesaikan itu barang toh. Kemudian dia (Kontraktor) memakan waktu kurang lebih setengah bulan baru dia bisa kerja. Di situlah habis waktu pengerjaan," ungkapnya.
Ia menjelaskan sebenarnya bisa saja proyek tersebut dikerjakan sesuai kontrak pertama yang harus selesai pada 31 Desember 2022 itu, tapi ada kendala yang terjadi.
"Kalau mereka sampaikan tadi, langsung action saja selesai sebenarnya. Hanya tinggal enam persen, tinggal topping atau tambahan saja. Tapi yang harus dipikirkan bersama adalah setiap pekerjaan itu pasti ada konsekuensi, yaitu pemeliharaan enam bulan. Ya 'kan," ucapnya.
Dikatakannya, adendum tersebut berjalan sampai 19 Februari 2023, berarti ada rentan waktu pemeliharaan selama enam bulan.
Namun, kata dia, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kelanjutan proyek ini harus menunggu massa pemeliharaan selesai atau lelangnya dipercepat dengan catatan.
Dijelaskannya, catatan ada di Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang melakukan tanda tangan untuk mengantisipasi terjadi permasalahan perihal masalah kegagalan bangunan.
"Berarti KPA beserta kontraktor yang bertanggung jawab dengan konsultan perencana beserta MK-nya. Kalau nggak ada itu, menurut saya nggak bisa. Mending di tahun depan baru dilelang murni atau cash, selesai pengerjaan," urainya.
Dijelaskannya, selama enam bulan massa pemeliharaan itu tetap menjadi tanggung jawab konsultan terhadap bangunan itu selama 20 tahun.
"Konsultan dulu hanya sebatas perencanaan saja, sekarang dia harus bertanggung jawab sampai 20 tahun. Nah, itu harus diclear kan. Ini aspek aturan, di sini nanti kita cari solusi ada nggak over letting tadi," pungkasnya. (advertorial)
