POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Komisi III DPRD Samarinda berencana meninjau kembali progres pengerjaan proyek RS Korpri di kawasan GOR Sempaja, Jalan Wahid Hasyim II, Samarinda. Rencana tersebut dilaksanakan pada minggu pertama bulan bulan Oktober. Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud saat ditanya soal RS Korpri. "Tanggal 4 Oktober kami berkunjung ke sana (RS Korpri, red) dalam rangka mengawasi," ujar Hamas sapaannya, Kamis (30/9/2021). Peninjauan itu dilakukan dalam rangka tugas pokok dan fungsi (tupoksi) komisi III mengawasi program pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui APBD. "Pada prinsipnya kami mengawal saja," imbuhnya. Lanjut Hamas mengatakan, pandemi Covid - 19 memberikan pengalaman yang cukup berarti. Pasalnya, ledakan pasien terpapar cukup tinggi di Kaltim. Dengan begitu, sangat diperlukan keberadaan fasilitas kesehatan (faskes) untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Selain itu, RS Korpri juga akan dibangun beragam klinik spesialis termasuk layanan cuci darah. "Keberadaan Rumah sakit sangat urgen sekali terutama berkaitan dengan pasien Covid - 19," terangnya. Sementara itu, diwartakan sebelumnya, proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Korpri ditarget selesai bulan Desember 2021 mendatang. Hal itu disampaikan Perwakilan PT Telaga Pasir Kuta, Edi Syaputra kepada awak media. Edi menuturkan, pihaknya fokus pada proyek pembangunan RS Korpri Kaltim di kawasan GOR Sempaja, Jalan Wahid Hasyim II, Samarinda. "Kami fokus pada proyek ini, kami maksimalkan tentang target penyelesaian," kata Edi, Senin (27/8/2021). Dari waktu sebelumnya 4 bulan sejak awal berkontrak. Untuk RS Korpri Edi menyebut menjadi perhatian besar dari PT Telaga Pasir Kuta sebagai kontraktor. "Memang mepet banget waktunya. Yang tadinya 4 bulan, sekarang jadi enggak sampai 3 bulan. Program sudah disiapkan termasuk formulasinya seperti apa. Kalau optimis, jelas kami optimis," imbuhnya. Lanjut kata Edi, perusahaan asal Kota Bandung itu menambahkan, pemancangan disemua titik ditargetkan selesai pada tanggal 4 Oktober mendatang. "Agar lebih cepat, kami sudah menggunakan 4 mesin Craft kemudian pabrikasi kondition berjalan di luar yang kemungkinan dua atau tiga hari sudah bisa masuk semua. Jadi kami jalankan desainnya," tambahnya. Lanjut dia, ada waktu 10 hari untuk melakukan pemancangan. Semetara itu untuk awal bulan November, sisi depan sudah selesai. "Bulan November itu sudah termasuk lanscapnya, pekerjaan simultan, jadi semua berjalan," tambahnya. Jika tahap pondasi telah selesai, dengan mengoptimalkan mobilisasi mesin, maka pekerjaan akan berlanjut pada bagian struktur dinding bangunan. Dengan begitu pekerjaan tak banyak dilakukan lagi. "Kalau pekerjaan dibagian bawah sudah, lanjut dinding struktur naik semua maksimal 250 pekerja diluar manajemen. Kalau sekarang hanya 45 orang karena menggunakan mesin," tambahnya. Terkait adanya prediksi kemungkinan keterlambatan dari proyek bangunan. Pihak kontraktor siap jika itu benar - benar terjadi. "Denda itu normalnya 1 milimeter kan, semoga tidak sampai ada denda. Kendala di lapangan itu ada, tapi setiap minggu di internal selalu ada reportnya, lalu laporan ke PU PR juga kita lakukan," jelasnya Edi lagi. Terpisah, diwartakan pula sebelumnya, pengamat lingkungan ekonomi Unmul, Bernaulus Saragih mengatakan pembangunan faskes milik Pemprov Kaltim di atas kawasan resapan dan aliran air itu kurang tepat. "Dari sisi lingkungan yang pasti membangun Rumah Sakit berada di wilayah genangan itu berisiko," ujar Bernaulus Saragih via sambungan telepon, Sabtu (25/9/2021). Menurut dia, genangan air adalah sumber berbagai macam penyakit. "Menjadi potensi sumber perkembangbiakan penyakit. Artinya seharusnya RS dibangun di daerah yang kering," imbuhnya. Pengajar Fakultas Kehutanan Unmul, Samarinda itu menambahkan, Rumah Sakit mestinya harus steril dari potensi banjir, genangan air, dan potensi terjadinya sumbatan pembuangan limbah. "Apalagi limbah rumah sakit itu mengalir ke Sungai Karang Mumus, jadi sangat berisiko," tandas dia lagi. Selain itu kata dia, di sekitar kawasan pembangunan RS Korpri itu sudah padat penduduk dengan areal tidak terlalu luas yakni, 45×40 meter persegi. Diberitakan sebelumnya, salah satu anggota DPRD Kaltim komisi I, Syafruddin tidak pernah tidak pernah melakukan pembahasan dengan pemprov terkait proyek pembangunan rumah sakit. "Saya tidak melihat persis bagaimana amdalnya dan sebagainya. Tapi pandangan saya lokasi pembangunan RS itu sangat berisiko," terang dia lagi. Ditanya soal adanya polemik pemprov dan komisi DPRD Kaltim terkait skema penganggaran RS tahun tunggal, dan potensi keterlambatan target pengerjaan sesuai jadwal serta informasi terbaru kontraktor pernah tertangkap tangan Polda Sumut dengan dugaan suap Disperkim Kabupaten Labuan Batu dan tetapkan sebagai saksi. Bernaulus belum mengetahui dan baru mendapatkan kabar tersebut. "Soal itu saya tidak mengetahui dengan pasti tentang proses rekanan pemprov. Tapi yang pasti apabila pembangunan suatu proyek tidak melalui tahapan sesuai aturan maka dikemudian hari pasti bermasalah. Karena kesannya buru - buru, disebunyikan dan sebagainya," paparnya. Lanjut dia, Pemprov Kaltim melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa seharusnya lebih dulu membuat kajian kajian yang benar, dipublis kemudian disampaikan ke publik apakah ada keberatan dari masyarakat. "Kan partisipasi masyarakat di era keterbukaan informasi seperti saat ini sangat penting. Harus ada transparansi, akuntability dan partisipasi masyarakat untuk memberikan evaluasi. Apalagi RS Korpri berpotensi memberikan dampak. Biasa rumah sakit pemerintah tidak kecil dan menggunakan areal yang luas. Kedepan harus dipikirkan bagaimana pengembangan wilayah kedepannya di kawasan tersebut (GOR Sempaja, red)," pungkasnya. Sementara itu Kadis PU-PU, diwartakan sebelumnya Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan, pekerjaan dimulai dari pekarangan RS Korpri naik dari tinggi jalan sekitar 1,2 meter. Terkait jalan akses menuju RS Korpri dan alur lalu lintas lainnya, akan banyak jalan alternatif yang bisa digunakan. "Tidak perlu khawatir kalau jalan akses, bisa lewat Jalan Wahid Hasyim, lewat belakang bisa (GOR Sempaja). Banyak akses mencapai RS ini," ucap Fitra seusai peresmian ground breking RS Korpri Kaltim, Senin (27/9/2021). Selain itu kata dia lagi, halaman lebih ditinggikan, sehingga bukan mengakibatkan buangan air menjadi banyak, namun justru sebaliknya. Hal itu disebutnya menjawab keraguan dan sorotan publik terkait lokasi yang menjadi daerah resapan air. "Di dalam sini kami bangun sumur resapan, ada 20 buah, kami buat desainnya desain panggung. Di bawah panggung hingga ke elevasi tanah dasar itu berfungsi sebagai tampungan air. Jumlah tampungan air di situ meski hujan lebat selama 3 jam tidak akan jadi masalah. Kapasitasnya 1.700 kubik," ungkapnya. Cara kerja menampung hujan yakni, kata dia semua air yang jatuh ke atap lalu ke pekarangan itu semua masuknya ke sumur resapan. Jika sumur resapan sudah penuh, air akan masuk ke kolong bangunan. "Lahan ini fungsinya malah akan berubah menjadi daerah resapan air. Bukan malah mengakibatkan banjir. Malah justru untuk jadi resapan air Paling tidak seluas lahan bangunan itu tidak membuang air ke luar, tapi masuk ke dalam tanah," terang Fitra lagi. Terkait limbah, ia menjelaskan jika pembuangan limbah kami ada Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) nya, mulai dari limbah non medis, maupun limbah medis. "Masing - masing ada pengolahannya limbahnya dalam satu area, posisnya di belakang RS," ujarnya. Dengan begitu dari penyaringan limbah, air yang keluar sudah bersih, dan tidak akan membuat pencemaran. "Itu pun sama juga, limbah dibuang dalam tampungan dan diresapkan di tanah," ucapnya. Sedangkan untuk ruangan ada disediakan tempat tidur sebanyak 80 unit. Untuk anggaran, seluruhnya senilai RP 43 miliar dengan pagu sebelumnya sebesar Rp 46 miliar. Seperti diketahui, dalam kontrak RS Korpri selesai pada bulan Desember 2021 mendatang. Untuk itu, kata Fitra pengawasan akan terus dilakukan terkait progres pengerjaan. "Kami kan sudah masukan menjadi grass program. Artinya sudah perlakuan khusus, malam harus kerja dua shif minimal. Semoga cuaca mendukung, dukungan masyarakat juga maksimal. Pemkot juga mendukung, apalagi Pemkot Samarinda sangat konsen pada masalah banjir. Kemarin kami bertemu wali kota, beliau mengizinkan selama bangunan ini tidak menambah dampak banjir," pungkas Fitra. (*)