POLITIKAL.ID - Komisi III DPRD Kaltim mendorong Pemprov untuk memberikan bantuan anggaran kepada penyelenggara pendidikan pondok pesantren (Ponpes).
 
Hal itu disuarakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, Mimi Meriami BR Pane.
 
“Kita harapkan ada peran dari Pemprov agar Ponpes yang ada di Kaltim bisa mendapat sentuhan anggaran," ujar Mimi Meriami BR Pane.
 
Diketahui, Ponpes secara vertikal di bawah binaan Kementerian Agama.
 
Namun dikatakan oleh Mimi Meriami BR Pane, bahwa pengelola Ponpes sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah, karena dari sisi penghasilan belum jelas dan belum ada ketetapan.
 
Ia mengatakan, banyak aspirasi yang bisa disalurkan ke pengelola pesantren, termasuk insentif untuk ustadz dan ustadzah yang mengajar.
 
“Oleh sebab itu, penting kita bentuk peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan pesantren,” ucapnya.
 
Politisi PPP ini berharap, Raperda tersebut bisa segera diselesaikan dan disahkan menjadi Perda, sehingga bisa memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan pesantren di Kaltim.
 
Anggota Komisi III DPRD Kaltim ini, juga mengingatkan soal pengawasan, agar Ponpes dapat terhindar dari aliran yang tidak sesuai.
 
"Perda tersebut juga ada pengawasan, agar Ponpes terhindar dari aliran yang tidak sesuai,” jelasnya.
 
Lebih lanjut, Ia juga menyebut, salah satu bentuk perhatian yang diharapkan adalah adanya beasiswa untuk santri. 
 
Selain itu, ujarnya, beasiswa Kaltim Tuntas yang sudah ada, pihaknya juga ingin ada beasiswa khusus untuk santri.
 
Ia berharap ada peran pihak swasta untuk pengembangan pesantren di daerah.
 
Sehingga dengan dasar Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, perusahaan bisa menyalurkan CSR ke Pesantren.
 
Selain itu, ia juga menginginkan agar ada sebagian pesantren yang masih tradisional bisa mengadopsi kurikulum pendidikan formal.
 
Hal ini agar santri yang lulus dari SMP bisa melanjutkan ke SMA tanpa kesulitan.
 
"Upaya kita bagaimana memberikan sosialisasi agar pesantren memiliki kurikulum umum," pungkasnya.

(Advertorial)