POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pengurus pusat memberikan responnya terkait aklamasi Zairin Zain sebagai Ketua KONI yang digagas Forum Olahraga Kalimantan Timur (FORKAT) Selasa (15/2/2022) lalu. Kepada awak media, Wakil Ketua I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno mengatakan, pelantikan Zairin Zain sebagai Ketua KONI Kaltim dianggap menyalahi aturan, sebab berada di luar mekanisme AD/ART yang mestinya dipatuhi seluruh anggota. “Kami tidak ada mengenal mekanisme baru di luar anggaran dasar musyawarah KONI. Tidak ada forum lain kecuali yang sudah diatur dalam anggaran dasar KONI Pusat,” kata Suwarno dalam jumpa pers di Hotel Aston Samarinda, Minggu (20/2/2022). Suwarno tak ingin secara gamblang menyatakan bahwa pelaksanaan Musorprov FORKOT yang melantik Zairin Zain sebagai Ketua KONI Kaltim secara aklamasi itu adalah tindakan ilegal. "Mekanisme melaksanakan musyawarah sudah saya sampaikan, sehingga teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana legalitasnya. Yang jelas itu tidak sesuai anggaran dasar, jadi tidak perlu bertanya dan bisa menilai sendiri,” terangnya. Selain menegaskan bahwa pelantikan Zairin Zain tersebut berada di luar aturan dasar KONI Pusat, Suwarno juga menambahkan bahwa secara mekanisme pun banyak kelengkapan yang tak dilakukan pada gelaran Musorprov tersebut. “Kami KONI Pusat tidak mendapat undangan, ya tahu-tahu kami cuman dapat informasi begini. Ya harapanya tentu agar persoalan ini bisa selesai dan tidak lagi menimbulkan masalah ke depan,” imbuhnya. Selai mengharapkan agar polemik tersebut bisa selesai secara baik, Suwarno juga menambahkan agar seluruh pihak yang bersangkutan dengan Musorprov FORKOT yang melantik Zairin Zain sebagai Ketua KONI Kaltim itu bisa sadar, sebab kegiatan tersebut sudah diluar AD/ART. "Kami harap yang bersangkutan juga bisa sadar, dan mengetahui pasti bahwa kegiatan itu berada di luar aturan atau ketentuan anggaran dasar KONI Pusat,” timpalnya. Tak berhenti sampai di situ, Suwarno juga merespon pernyataan Agus Hari Kusuma sebagai ketua tim sukses Zairin Zain yang menegaskan, akan membuat KONI tandingan apabila calon yang diusung tak memenangi perebutan kursi ketua. “Kalau mau membuat KONI tandingan, pertanyaan saya itu dia mau menginduk ke mana? Karena KONI Pusat tidak mengenal itu, yang kita kenal itu adalah aturan yang berdasarkan anggaran dasar,” tegasnya. Terlepas dari semua polemik tersebut, Suwarno pun tak lupa mengingatkan agar seluruh anggota mampu mensukseskan pelaksanaan Musorprov KONI Kaltim pada Selasa (22/2/2022) mendatang. Mari kita sukseskan dan ikuti bersama bagaimana pelaksanaan nanti di tanggal 22 (Februari). Saya doakan semoga bisa berjalan lancar,” tandasnya. (*)