POLITIKAL.ID - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengkritik kebijakan pemerintah dalam menerapkan yang tak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarkat usai terdampak pandemi Covid-19. Herzaky mengatakan seharusnya pemerintah tidak menaikan harga barang dan pajak. Hal itu kata dia dapat membebani masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. "Pemerintah malah menaikkan berbagai kebutuhan penting lainnya bagi rakyat, seperti gas, bahan bakar minyak, dan pajak, yang semakin membebani rakyat yang sedang sulit kondisinya," kata Herzaky lewat siaran pers, Senin (16/5). Lebih lanjut Herzaky mengatakan untuk meningkatkan ekonomi perlu komitmen yang serius dari pemerintah, Bukan dengan menaikan harga barang dan pajak. Menurutnya, itu sama saja menimbulkan masalah baru. Herzaky menganggap sejauh ini tidak ada kebijakan yang efektif untuk memulihkan perekonomian Indonesia. "Tidak ada kebijakan yang efektif. Terakhir, pelarangan ekspor minyak sawit, malah menimbulkan masalah baru dan membuat banyak rakyat kecil kehilangan pendapatan," ujarnya dia. "Kabinet mesti kompak, tidak membahas isu-isu lain yang tidak memberikan solusi atas permasalahan rakyat. Jangan sibuk memikirkan kepentingan untuk mengamankan, apalagi melanggengkan kekuasaan saja," lanjutnya. Herzaky mengatakan itu semua merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu kemarin (15/5). Hasilnya, tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintah cenderung menurun. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mengalami penurunan ke angka 58,1 persen. "Yang mengatakan puas 8 persen, yang mengatakan cukup puas 50,1 persen. Total 58,1 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual, Minggu (15/5). Angka tersebut berdasarkan survei terhadap 1.228 responden yang diambil secara acak. Survei dilakukan pada 5-10 Mei 2022 dengan margin of eror 2,9 persen. (*)