"Jika ada warga yang diketahui memiliki gejala. Di level desa bisa melakukan tindakan, sesuai dengan standar. Tentunya, Pemkab harus menjamin hal itu tersedia," lanjutnya lagi.

Skema pembagian kluster tersebut diyakini AYL sangat efektif dan cocok dengan geografis Kukar.

Sehingga wabah corona dapat diantisipasi oleh seluruh elemen.

Soal anggaran, AYL meminta agar revisi APBD harus segera dilakukan untuk memprioritaskan penanganan pandemi corona.

"Pihak perusahaan kita minta terlibat melalui program CSR," lanjut dia.

Sehingga, masyarakat tak hanya menjalankan imbauan. Namun juga diperkuat imunitasnya, dipenuhi kebutuhannya.

"Vitamin lagi mahal, harusnya pemerintah membagikan secara gratis. Juga dengan ketersediaan masker dan hand sanitizer," kata AYL. (Redaksi Politikal-003)