POLITIKAL.ID - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tetap menolak dipaksa membuka big data soal mayoritas masyarakat ingin pemilu ditunda. Hal itu terjadi saat Luhut Binsar Pandjaitan didemo BEM Universitas Indonesia (UI) saat mengisi kuliah di UI. Luhut pun mendatangi mahasiswa. Mahasiswa lalu meminta Luhut membuka big data yang menyatakan masyarakat menginginkan pemilu ditunda. Merespon permintaan mahasiswa Luhut mengatakan dirinya punya hak untuk tidak membagikan big data yang diucapkannya tersebut. Dia meminta mahasiswa untuk belajar berdemokrasi. Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai permintaan mahasiswa adalah wajar. Sebab kata dia dari awal big data tersebut memang menimbulkan kebimbangan atau kesangsian. "Keengganan LBP membuka big data sebenarnya sejak awal sudah mengundang dan menimbulkan kesangsian dari banyak pihak," kata Kamhar,Selasa (12/4/2022) dilansir dari Detik.com Kamhar menyebut kebimbangan itu tidak hanya terjadi pada praktisi media tetapi juga beberapa partai politik. Dia beralasan data tersebut terlalu fantastis dan tidak sesuai. "Tak hanya dari praktisi media digital seperti drone emprit, termasuk juga dari beberapa partai politik. Kesangsian ini karena angka yang disampaikan terlalu fantastis dan tak bersesuaian dengan keseharian yang kita temukan ketika berselancar di media sosial," ucapnya. Lebih lanjut ia mengatakan big data Luhut tidak relevan. Pasalnya kata dia pernyataan tersebut telah membuat gaduh dan menimbulkan aksi dimana-mana. Selain itu juga Presiden Jokowi telah mengambil sikap tegas terhadap wacana penundaan pemilu. "Menurut saya di tengah situasi yang sudah terlanjur gaduh dan memicu aksi demonstrasi dari mahasiswa dan emak-emak di satu sisi, serta Pak Jokowi telah mengambil sikap tegas terhadap wacana ini meskipun terlalu lama dibiarkan menggantung di sisi lainnya, pembukaan big data oleh LBP menjadi tidak relevan," ujarnya. Kemhar juga mengatakan penyampain big data kini sudah tidak penting lagi, yang terpenting saat ini adalah memastikan presiden Jokowi memberi sanksi tegas kepada para pembantunya yang menyuarakan isu penundaan pemilu. "Justru saat ini yang relevan dan dinantikan publik adalah ketegasan Pak Jokowi untuk memberi sanksi tegas terhadap pembantu-pembantunya yang bermanuver atau ikut menggoreng-goreng wacana penundaan pemilu, penambahan masa jabatan presiden dan periodisasi presiden" ujarnya (*)