POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Diskusi pengaruh pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur digelar di ruang rapat gedung Dekanat Fisip Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Kaltim, Jumat (11/2/2022). Prof Imron Cotan eks dubes RI untuk Australia 2003-2005 dan dubes RI untuk Tiongkok 2012-2013 hadir sebagai pembicara membahas isu-isu strategis terkait IKN. Mereka ingin mengedukasi publik agar tidak terpengaruh berita-berita hoaks yang beredar, berakibat kerugian konflik sosial sesama masyarakat, pemecah belah bangsa akibat berita yang tidak bertanggungjawab dan memiliki agenda politik. "Tahun politik sudah dimulai, isu IKN, isu SARA, dan isu sensitif lain selalu di eksploitasi, dalam rangka untuk memecah belah bangsa dan memajukan agenda politik, nah ini yang kita tidak inginkan," ujar Imron Cotan. Kajian-kajian positif yang dilakukannya secara pribadi tersebut bertujuan melahirkan diskusi akademis guna bersama membangun peradaban baru di IKN. Dari kajian yang dilakukan, bahwa akan terjadi perubahan fokus dari jawasentris menjadi Indonesiasentris, dimulai dari Indonesia Tengah. Perpindahan talenta-talenta yang tadinya terpusat di Jawa, nantinya kemudian menyebar ke Kaltim dan Indonesia tengah, tentu diharap menjadi motor penggerak mendorong Indonesia menjadi bangsa modern. Serta ketika mencapai Indonesia generasi emas di tahun 2045. IKN ini juga untuk menyebarkan tekanan populasi menurutnya, Pulau Jawa sudah padat penduduk. Menurut Imron Cotan, karena itu juga ketegangan sosial selalu terjadi dibeberapa Kota Besar seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Solo, akibat daripada kepadatan penduduk. "Daya dukung infratruktur dan lingkungan hidup tidak memadai, jadi gampang sekali terjadi ledakan-ledakan sosial," ucapnya. Kota Jakarta yang menurutnya sudah tidak mendukung lagi, membuat rencana pemindahan stratwgis IKN ini bukan lagi satu wacana, tetapi kebutuhan. "Dalam bahasa latin _conditio sine qua non_, harus dilakukan kalau indonesia ingin maju untuk pemerataan demografis, ekonomis dan produktifitas," katanya. Dalam diskusi juga hadir Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Chudry Sitompul dan jajaran dosen Fisip Unmul. Sementara itu, Chudry Sitompul mengatakan bahwa langkah strategis pemindahan IKN oleh pemerintah dinilainya bisa meminimalisir kerusakan yang terjadi di Pulau Jawa. Dia ingin ada kritik seimbang terkait kerusakan lingkungan di lokasi yang nantinya menjadi letak IKN baru. Bahwa harus juga melihat adanya kerusakan lingkungan yang terjadi di Pulau Jawa. Dia juga ingin menyeimbangkan apa yang menjadi isu hangat di masyarakat. "Kritik soal lingkungan, jangan hanya melihat lingkungan yang akan dibangun (IKN baru), tetapi lihat juga lingkungan Pulau Jawa yang makin lama rusak. Tetapi kalau ada perpindahan (IKN), kan terjadi perpindahan penduduk secara natural, tidak seperti transmigrasi zaman dulu," pungkasnya. (*)