POLITIKAL.ID - Banyaknya desa di Kaltim yang belum teraliri listrik, menjadi sorotan anggota dewan.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mendorong pemerintah untuk berdiskusi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) guna mengatasi persoalan itu.

Karena menurutnya, hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kehidupan masyarakatnya.

“Saat ini di Kukar itu masih banyak desa-desa yang tidak menikmati listrik. Sebenarnya ini, pemerintah kita sudah ingatkan untuk memanggil direktur PLN untuk berdiskusi,” ujar Baharuddin.

Lebih lanjut, Demmu meminta pemerintah untuk membuat Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS) jika PLN tidak bisa masuk ke desa-desa pelosok.

“Kalau PLN-nya tidak bisa masuk (daerah), maka solusinya adalah bikinlah PLTS yang komunal, jangan tersebar,” jelasnya.

Ketua Fraksi PAN ini berharap pemerintah memperjuangkan akses listrik di daerah Kaltim berhubung dengan kenaikan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN).

“Harusnya dengan naiknya TPP, kerjanya lebih maksimal. Jangan TPP naik tapi tidak ada kerja,” pungkasnya. (Advetorial)