POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Jelang tahun politik 2024 partai politik (parpol) siap bersaing meraih vote rakyat. Parpol yang lebih dulu berkibar saat ini sedang bekerja memperoleh simpati dari publik, lewat berbagai kerja - kerja politiknya ke kontituen masing - masing. Tak ketinggalan pula partai baru bermunculan untuk memenangkan visi - misi dan programnya, berharap mendapat dukungan luas dari masyarakat. Dua partai baru itu adalah Partai Buruh (PB) dan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Media ini mengikuti secara langsung, proses diskusi yang diselenggarakan Aliansi Diskusi yang dipandu Tino Tindangen sebagai Host. Sementara untuk narasumber dalam diskusi adalah Akademisi Unmul, Herdiansyah Hamzah. Ketua Partai Buruh, Beny Kowel dan Jubir PRIMA, Udin Rizky. Kegiatan juga disiarkan secara daring di IG Aliansi Diskusi itu bertempat di Cafe Aksara, Jalan Merdeka II Samarinda, Kaltim, Minggu (12/12/2021) malam. Diskusi berlangsung selama 2 jam lebih itu menarik dan mematik beragam pertanyaan dari audiens offline dan online. Ketua Exco Partai Buruh Kaltim, Beny Kowel mengatakan kiprah partai buruh sebelumnya pernah menjadi kontestan pemilu pada 1999. Namun partai besutan almarhum Muchtar Pakpahan itu selanjutnya mengalami turbolensi organisasi dan mesti bersabar untuk menjadi kontestan. Setelah melalui proses pembahasan panjang di semua tingkat struktur yang masih bergerak. Partai Buruh kembali muncul setelah bulan Oktober 2021 lalu menggelar Kongres dan merombak seluruh AD/ARTnya. Kebangkitan Partai Buruh itu dihidupkan 11 Konfederasi Buruh Nasional dan ratusan federasi tingkat lokal, beserta Serikat Petani Indonesia, Asosiasi Guru Honorer dan unsur organisasi profesional lainnya yang bersepakat. Motivasi memunculkan Partai Buruh kata Beny Kowel adalah menghimpun gerakan rakyat secara nasional, pasca pemerintah mengeluarkan kebijakan UU Ciptakerja nomor 11 tahun 2020. "Partai Buruh menolak sepenuhnya UU Ominibuslaw itu karena ini terkait aturan outsourcing tidak ada batasan waktu, dan soal penetapan upah. Dewan pengupahan hanya menjadi boneka pengusaha saja," kata Beny. Partai Buruh memiliki 13 program dan 14 tuntutan mendesak yang mesti diselesaikan dengan jalan intra dan ekstra parlemen. "Metode perjuangan aksi massa dan parlemen tetap kami gunakan. Ini kombinasi yang real partai kami lakukan," imbuhnya. Partai besutan Said Iqbal di pusat itu kata Beny Kowel lagi, saat ini sedang bekerja melakukan perekrutan anggota se Indonesia terlebih, di 10 kabupaten dan kota di Kaltim. "Kami sedang fokus internalisasi partai di tingkat kota dan kabupaten agar lolos verifikasi faktual," tambahnya. Sebab, target capaian partai buruh di setiap kabupaten dan kota di Kaltim mendapat kursi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat terlebih kelas buruh. "Setiap dapil kalau bisa dapat satu kursi, kalau di provinsi kami optimis bisa raih 6 kursi," terang dia. Pria yang juga Ketua SBSI Bersatu Kaltim itu melanjutkan, untuk memberikan pendidikan politik kepada kader saat ini, masih disuplai dari pengurus pusat melalui media sosial resmi partai buruh. "Kami punya website untuk menjangkau masyarakat tentang apa dan bagaimana partai buruh memperjuangkan kepetingan politik, dan kesejahteraannya," paparnya. Selain itu kata dia, sebagai partai beridentitas kelas. Partai buruh optimis meraih dukungan masyarakat. Dengan mengusung caleg dari tokoh - tokoh serikat terlebih dengan latar belakang 11 unsur pendiri partai buruh. Berjuang secara sungguh - sungguh memenangkan kepentingan buruh dalam rangka menjamin kehidupan yang laik, di arena legislatif. "Salah satu program kedepan kami adalah adanya perda untuk kaum pekerja di lembaga pemerintahan maupun swasta," ujarnya. Sementara itu, Ketua PRIMA, Udin Rizky menjelaskan rakyat terlebih buruh mesti sadar memilih pilihan politiknya saat ini. Sebab, oligarki juga telah masuk ke partai politik melahirkan kebijakan yang disebut - sebut tidak mensejaherakan rakyat. "Kemunculan PRIMA adalah sikap kritis terhadap parpol saat ini yang menjauh dari problem rakyat," kata Udin sapaannya. Sedangkan untuk memberikan asupan pendidikan kepada kader, Udin mengatakan partainya memiliki website resmi sebagai bahan bacaan. "Anak muda harus memiliki imajinasi untuk meubah realita kondisi saat ini, kalaupun mau memilih partai oligarki ya silahkan, itu pilihan," tambahnya lagi. Sedangkan untuk menempatkan calegnya, PRIMA menolak sepenuhnya calon yang memiliki riwayat kasus korupsi dan tindakan pelecehan serta kekerasan seksual. Selain itu caleg PRIMA disebutnya wajib livein atau hidup di basis rakyat secara organik. "Enggak ada target raihan kursi. Kalau dapat tiga kursi sudah bersyukur," terangnya. Sementara itu, Akademisi Unmul, Herdiansyah Hamzah memberikan pendapatnya terkait pendatang baru di panggung percaturan politik tanah air tersebut. "Ada kesamaan program kedua partai ini. Jadi menurut saya, untuk saling mengenal satu sama lain baik visi serta misinya. Keduanya perlu bertemu dalam gagasan," ucap Castro sapaannya dengan yakin. Dengan begitu, perlu adanya riset bersama tentang program sesuai kebutuhan masyarakat. Maka penting kata Castro ada kerja lanjutan kedepan untuk kedua partai tersebut yakni, Partai Buruh dan PRIMA. "Bukan hanya sekedar euforia. Tapi juga disiplin membangun. Saya yakin, langkah yang dilakukan kedua partai ini membawa harapan bagi publik. Dimana masih ada ruang optimisme di sekitar pesimistis publik," terangnya. Mengajak anak muda terlibat dalam partai ini juga perlu dilakukan karena ada potensi kekuatan yang besar pada mereka. "Pemilih muda juga potensial, apalagi kepentingannya juga bisa diakomodir," ungkapnya. Terkait dengan besaran iuran masing - masing anggota partai yang berbeda, dosen fakultas hukum itu menyebut bukan menjadi persoalan. "Buruh khususnya, mangambil bagian dikedua partai ini sudah bagus menurut saya," katanya. Iuran anggota maupun organisasi penyokong seperti serikat buruh tetap juga dijalankan sebagai upaya membangun kedisiplinan anggota. Terpenting juga kata dia, demokrasi di dalam internal partai berjalan maju sehingga membentuk kader - kader bermental pejuang untuk kesejahteraan seluruh rakyat. (*)