Sabtu, 23 November 2024

Minyak Goreng Langka, Desak Presiden Copot Menteri Perdagangan

Rabu, 16 Maret 2022 19:40

IST

POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Indonesia memiliki Perkebunan Sawit yang luas. Posisi itu menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia. Luas lahan kebun sawit mencapai 16, 381 juta hektar dengan kemampuan produksi antara 45 - 47 Juta Ton setiap tahun. Luas Kebun Kelapa Sawit dengan Produksi Crude Palm Oil (CPO) yang melimpah menjadikan Indonesia pemain Utama dan Raksasa CPO Dunia. Kendati demikian, Pihak Swasta masih mendominasi Penguasaan lahan produksi CPO dimana pada awal bulan maret 2022 telah mengalami pertumhuhan 16,49 %/Minggu dan 47, 97 % secara Tahunan. Meskipun Indonesia menjadi pemain utama CPO sebagai Bahan baku Produk hilir seperti minyak goreng. Faktanya, terjadi ketidakselarasan antara bahan baku CPO dengan produk hilir tersebut. hal ini terjadi pada pertengahan bulan Februari 2022 sampai saat ini. Kelangkaan Minyak Goreng di Pasar membuat banyak Ibu Rumah tangga rela antrian 3 - 7 Jam untuk mendapatkan 1 - 2 Liter Minyak Goreng. Ironinya, antrian itu telah menelan korban jiwa. Selain sulit mendapatkan minyak goreng, harganya pun melonjat naik. "Kami dari Borneo Muda menegaskam agar kiranya Pemerintah dalam hal ini kementrian terkait agar serius melalukan fungsi kontrol produksi sampai pada didistribusi minyak goreng," kata Ketua Umum Borneo Muda, Harianto Minda Rabu (16/3/2022). Adapun Perusahaan dan distributor yang terbukti terlibat melakukan pelanggaran agar kiranya diberikan sanksi yang berat dengan mencabut Izin perusahaan sehingga tidak terjadi hal yang berulang serta menjadi warning bagi perusahaan atau distributor lainnya. "Seharusnya kelangkaan minyak goreng tidak perlu terjadi di Indonesia khususnya kalimantan yang memiliki lebih dari 5 Juta hektar kebun kelapa sawit terbesar kedua setelah Sumatra," ucapnya. "Jika hal ini berlarut larut sampai bulan Ramadaan. Kami minta kepada Presiden Joko Widodo agar mencopot Bapak Muhammad Lutfi dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan karena gagal menjalankan Amanah," sambung dia. (*)
Tag berita:
Berita terkait