POLITIKAL.ID - Partai NasDem mengusulkan duet Anies-Ganjar sebagai pemersatu bangsa. Usulan tersebut disuarakan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh saat diskusi dengan Presiden Joko Widodo. Usulan itu lantas mendapatkan penolakan dari sejumlah partai politik, salah satunya Partai Demokrat. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai wacana memasangkan Anies-Ganjar sebagai "pemersatu bangsa" sama dengan melanggengkan politik identitas dan tidak menyelesaikan persoalan. “Karenanya mengambil jalan pintas dengan mewujudkan duet Anies-Ganjar sebagai representasi dua kutub politik yang selama ini diperhadap-hadapkan sebagai pengejawantahan politik identitas, sama saja dengan melanggengkan politik identas itu sendiri,” kata Kamhar, Selasa (28/6/2022) dilansir dari Kompas.tv. Kemhar menilai duet Anies-Ganjar tidak akan menyelesaikan persoalan. Lebih lanjut Kemhar mengatakan yang menjadi persoalan politik identitas adalah presidential threshold. Oleh karenanya, Kemhar menilai angka ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold harus dikaji kembali. “Karenanya jika ingin menyelesaikan eksploitasi politik identitas secara berlebihan ini, dan sekaligus menjadi ikhtiar meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi, maka ini yang mesti ditinjau ulang,” pungkas Kamhar. “Agar rakyat mendapatkan sebanyak mungkin pilihan putra dan putri terbaik bangsa yang berkontestasi pada puncak kepemimpinan nasional.” lanjutnya. Sebab, sambung Kamhar, banyaknya kontestan juga akan meningkatkan kreativitas dan partisipasi publik. Selain berkontribusi positif sebagai pendidikan politik dan peningkatan kritisisme publik. “Karenanya, jika Pak Jokowi ingin dikenang dan tercatat dengan baik pada sejarah perjalanan demokrasi bangsa ini, masih ada kesempatan memperbaiki setelah selama hampir dua periode demokrasi terpasung.” pungkasnya. (*)