POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Senin (13/9/2022) digelar rapat paripurna ke -37 DPRD Kaltim. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim HAsanuddin Mas'ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, Sekwan Muhammad Ramadhan, Turut hadir juga Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi, Forkopimda dan lainnya. Salah satu pembahasan rapat itu tentang Rencana Tataruang Wilayah (RTRW) Kaltim Tahun 2022-2042. Hasanuddin Mas’ud menjelaskan raperda tentang RTRW ini nantinya menjadi acuan dalam perumusan pembangunan khususnya berkaitan dengan kebijakan lingkungan dalam jangka panjang. “Sebagaimana kita ketahui bersama,pada rapat paripurna ke-32, yang lalu, gubernur kalimantan timur yang diwakili oleh staf ahli bidang II Kaltim telah menyampaikan nota penjelasan ranperda tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kaltim Tahun 2022-2042. Kemudian sesuai dengan mekanisme rapat hari ini masing-masing fraksi memberikan tanggapannya,”katanya. Selanjutnya, dalam rapat itu delapan fraksi memberikan tanggapan tentang RTRW Kaltim. Masing-masing juru bicara dari fraksi delapan fraksi tersebut ada Henry Pailan dari fraksi Gerindra, Nidya Listiyono dari fraksi Golkar, Herliana Yanti dari fraksi PDIP, Rusman Ya'qub dari fraksi PPP, Baharuddin Demmu dari fraksi PAN, Sutomo Jabir dari fraksi PKB, Harun Al-Rasyid dari PKS, dan Saefuddin Zuhri dari PKS. Salah satunya adalah Nidya Listiyo mewakili fraksi Golkar menjelaskan dalam rancangan RTRW Kaltim tahun 2022-2042 telah ditetapkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang meliputi Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahulu. “Terkait dengan hal ini Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah provinsi untuk serius menata wilayah ini dengan membangun infra struktur yang memadai sebagai beranda atau etalase depan bangsa Indonesia yang mampu memberikan gambaran Indonesia yang lebih maju, bermartabat dan terus berkembang sehingga diharapkan di kawasan ini terjadi interaksi perekonomian antar kedua negara tetangga yang semakin berkembang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga kawasan pedalaman dan terpencil Kalimantan Timur tersebut dapat berkembang lebih cepat,”ucap Nidya. Fraksi Golkar diwakili Nidya menginginkan pusat kegiatan strategis nasional untuk dijadikan pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan menjadi pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga sebagai simpul utama transportasu dan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya. (Advetorial)