Selain itu, mahasiswa dari PMKRI itu menuntut moraterium izin tambang dan stop izin iup di kaltim.
Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah memulihkan Kaltim dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
"Tindak tegas pertambangan ilegal di Kaltim," tambahnya.
Lebih lanjut kata Welly lagi, saat ini pemprov enggan memberikan transparansi dana jamrek dan pasca tambang kepada masyarakat.
Dalam tuntutan mahasiswa itu juga pemprov membentuk satgas tambang.
"Kami meminta dprd dan pemprov membentuk tim menolak uu minerba ke pusat," pungkasnya. (Redaksi Politikal - 001)
