POLITIKAL.ID - Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji mencuat setelah Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji tahun 2024. Timwas DPR RI mengungkapkan alasan perlunya dibentuk Pansus Haji salah satunya guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lebih komprehensif dan terintegrasi.
Namun wacana tersebut tidak sepenuhnya mendapat persetujuan DPR RI diantaranya Partai Amanat Nasional (PAN) yang menolak karena alasan waktu yang kurang tepat mengingat pelaksanaan haji tahun 2024 masih berlangsung.
"Jadi kalau soal evaluasi haji dan membentuk pansus dan lain sebagainya, walaupun saya tidak setuju pansus, cukup raker dan panja. Tapi kalau para pihak mengusulkan pansus, tolong, ini saya tolong, haji belum selesai, gelombang kedua masih ada ratusan ribu, masih bergerak dari Mekkah ke Madinah," tegas Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, di DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis (29/6).
"Jadi tidak elok kalau jemaah haji kita masih berjibaku di tanah suci, para politisi Senayan membentuk pansus," sambung anggota Komisi VIII DPR RI.
Sebelumnya ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan wacana pembentukan panitia khusus (pansus) haji setelah melakukan evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 yang dinilainya banyak masalah yang di temukan oleh Tim Pengawas mulai dari soal konsumsi, transportasi hingga fasilitas pendukung lainnya.
Ketua Umum PKB yang biasa disapa Gus Muhaimin tersebut juga menyampaikan, "sebagian masalah yang timbul juga membutuhkan peran kementerian luar negeri untuk memperkuat posisi kementerian agama dalam melakukan negosiasi pada pemerintah Arab Saudi agar bisa mendapatkan fasilitas terbaik untuk jamaah haji indonesia selama pelaksanaan ibadah haji",kata Gus Muhaimin.
