POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Agenda Rapat kerja provinsi KONI Kaltim telah selesai. Acara berlangsung lancar kendati sempat terjadi sedikit kericuhan pada sidang komisi I. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Rakerprov, Muslimin saat menggelar jumpa pers di kantor KONI Kaltim Jalan Kusuma Bangsa, Samarinda. Dalam kesempatan tersebut, pihak penyelenggara juga menyampaikan klarifikasi terkait ada keributan antar peserta. Menurutnya dalam setiap organisasi menjadi hal biasa adanya perbedaan pandangan. "Itu hanya bagian dari dinamika saja," kata Muslimin, Senin (31/1/2022). Sebagaimana pernyataan rekannya tersebut, Sugeng merasa tidak puas dengan 30 persen minimal dukungan. Hingga menyebut forum itu direkayasa untuk menjegal calon - calon lainnya. "Ya kalau mau upaya komunikasi silahkan saja. Tapi jangan bilang ada rekayasa. Jelas itu tidak benat," ungkapnya. Dalam jumpa media tersebut, pihak panitia juga menunjukkan video saat kegiatan sebelum insiden terjadi. Perbedaan pandangan itu sedari awal sudah muncul, saat Andi Harun sebagai pengurus KONI Kaltim memimpin sidang komisi I. Sebagaimana diketahui, Sugeng secara pribadi mengusulkan untuk jumlah dukungan calon ketua KONI Kaltim 30 persen tidak digunakan. Namun seluruh forum sebut dia, telah menyepakati aturan yang bersifat yurisprudensi tersebut. "Sebenarnya sudah clear soal 30 persen itu, semua peserta setuju pada sidang komisi I itu," ungkapnya. Terkait laporan dugaan pemukulan yang dilaporkan Sugeng, KONI menghormati sikapnya. Kendati upaya untuk berkomunikasi dengan semua pihak dilakukan untuk mensukseskan agenda lanjutan, Muskerprov KONI Kaltim. "Ya silahkan saja, itu hak warganegara," imbuhnya. Ketua Cabor Anggar tersebut juga menambahkan, 30 persen dukungan tersebut sebagai upaya calon untuk melakukan komunikasi kepada pemilik suara dalam memilih ketua KONI Kaltim periode mendatang. Sebab seluruh unsur KONI sepakat, ketua mesti berasal dari insan olahraga di Kaltim yang memahami, seluk beluk organisasi keolahragaan di Kaltim. "Kita ingin ketua KONI itu jelas. Orang dalam dan bukan dari luar," ungkapnya. Sebab, 30 persen dukungan tesebut pernah digunakan dalam pemilihan Ketua KONI pusat dan beberapa daerah lainnya. Selanjutnya, dalam waktu segera KONI bakal menyelenggarakan Muskerprov untuk memilih ketua di bulan Februari mendatang. Atas insiden itu pula, beberapa pengurus KONI Kaltim yang menganggap jika keputusan dan pengesahan pembahasan terkait aturan dalam penjaringan pemilihan calon ketua tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART dari KONI Kaltim. Beberapa pengurus tersebut pun berencana untuk tidak mengikuti Musyawarah Provinsi (Musprov) yang akan di gelar pada Februari mendatang. "Dari kami akan menarik diri dari musyawarah provinsi itu, karena kami merasa musyawarah ini sudah tidak aman, sebab dari panitia penyelenggara tidak menjamin keamanan kami," jelas Agus Hari Kusuma, Ketua Ferkushi Kaltim saat menggelar Konfrensi Pers di salah satu gedung Bappeda Kaltim. Sementara itu, Sugeng Mochdar salah satu pengurus Cabang Olahraha (Cabor) Pelti mengaku jika saat insiden terjadi dirinya bermula hanya ingin menyampaikan pendapat, namun saat penyampaiannya dirinya malah mengalami tindakan kekerasan. "Saya disitu datang sebagai peserta rapat, dan wajar saya memberikan pendapat, itu kan sah-sah saja didalam forum resmi, soal saya dituduh membuat kegaduhan itu tidak benar," ucapnya. Saat memberikan pendapat, Sugeng mempersoalkan hasil sepihak dari pengurus KONI di Komisi I dengan dugaan jika penetapan hasil sidang komisi sepihak tanpa ada Pleno atau Paripurna yang dilakukan. Atas dasar itu dirinya beranggapan bahwa ada rekayasa terkait mekanisme di dalam rapat. "Bukan ditetapkan sepihak, kenapa mereka langsung melakukan penjaringan dan meminta dukungan sana-sini," katanya. "Kami juga tidak sependapat terkait poin 42 mengenai bakal calon harus mendapat dukungan 30 persen dari Cabor dan pengurus KONI, itu kan tidak ada di dalam AD/ART kita," tambahnya. Dilokasi yang sama, ikut hadir dalam konfrensi pers di Kantor Bappeda Kaltim yakni Zairin Zain selaku bakal calon Ketua KONI Kaltim, ia menyayangkan jika didalam forum rapat kerja tersebut ada insiden menciderai demokrasi. Selaku induk yang membawahi cabor-cabor olahraga harusnya bersifat arif. "Didalam musyawarah rapat kerja harusnya ada solusi-solusi yang disampaikan, harus ditampung bukan disikapi dengan kepala dan hati yang panas," bebernya. Menurutnya juga, seharusnya pimpinan rapat bisa melakukan tindakan awal sebelum terjadinya insiden itu dengan cepat memanggil aparat keamanan yang saat itu ada dilokasi berlangsungnya rapar kerja. "Orang yang benar-benar ingin aspirasinya disampaikan dengan bagus justru dianggap menyinggung perasaan, itu yang saya kurang sependapat. Kita sangat menyesalkan insiden itu terjadi di tubuh KONI kemarin," pungkasnya. (*) Sementara itu sebelumnya, kepada awak media Sugeng menyampaikan sudah melaporkan beberapa orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan kepadanya ke Polsek Samarinda Ilir. "Saya sampaikan pendapat saya, dalam kejadian itu seolah panitia melakukan pembiaran terhadap kericuhan itu, setelah saya divisum, saya lapor polisi," kata Sugeng saat jumpa media di kantor Bappeda Kaltim. Dilokasi yang sama, Zairin Zain yang turut hadir memberikan komentar menyangkan kejadian tersebut. "Harusnya kita bisa sama - sama kepala dingin, bukan dengan membuat suasana menjadi panas," terangnya. (*)