POLITIKAL.ID - Berita Nasional yang dikutip POLITIKAL.ID tentang pasangan Mulyadi-Ali Mukhni menanggapi permintaan masyarakat dan sejumlah tokoh yang ingin pasangan tersebut tidak menggunakan SK PDIP.
Jalan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur di Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020 kandas setelah pasangan Mulyadi-Ali Mukhni memilih mengembalikan rekomendasi dukungan.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Sumatera Barat Alex Indra Lukman mengatakan pengembalian rekomendasi itu ditandai dengan penyerahan kembali formulir B1KWK dari PDIP.
Mereka menyerahkan lagi surat rekomendasi setelah mencuat polemik pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal Sumbar dan Pancasila.
Dalam pernyataannya pekan lalu, Puan berharap Sumbar menjadi provinsi yang mendukung Pancasila.
Ucapan itu sontak menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk tokoh masyarakat Sumbar.
Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi menilai langkah Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan rekomendasi PDIP untuk mengantisipasi isu Puan digunakan lawan politiknya dalam kontestasi lima tahunan tersebut.
Selain itu, kata Asrinaldi, pasangan Mulyadi-Ali Mukhni, ingin menanggapi permintaan masyarakat dan sejumlah tokoh yang ingin pasangan tersebut tidak menggunakan SK PDIP.
"Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan SK PDIP karena masalah tersebut bisa dikapitalisasi menjadi isu untuk menjatuhkan mereka," kata Asrinaldi kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (5/9).
Asrinaldi mengatakan Mulyadi-Ali bisa saja ditinggalkan masyarakat jika memutuskan tak mengembalikan rekomendasi PDIP.
Menurutya, perolehan suara Mulyadi-Ali bisa tergerus sekitar 2 sampai 3 persen apabila isu tersebut digunakan saat masa kampanye nanti.
"Kelompok dan tokoh elite itu punya massa walaupun pengaruhnya sedikit, sekitar 2-3 persen bagi perolehan suara Mulyadi-Ali Mukhni," kata Dosen FISIP tersebut.
Lebih lanjut, Asrinaldi menyebut pengaruh PDIP juga sebenarnya tak begitu besar bagi pasangan Mulyadi-Ali. Menurutnya, masyarakat Sumbar tak berorientasi terhadap partai, tetapi terhadap ketokohan calon.
Bahkan, ia menyebut kepercayaan masyarakat terhadap pasangan Mulyadi-Ali kembali lagi setelah keduanya mengembalikan rekomendasi partai berlambang moncong putih tersebut.
Sementara, pengamat politik dari Universitas Negeri Padang, Eka Vidya mengatakan pasangan Mulyadi-Ali mengambil momentum dengan mengembalikan rekomendasi PDIP.
Menurutnya, pasangan tersebut juga mencoba mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi serangan dari lawan.
Memakai SK PDIP setelah pernyataan Puan itu menambah amunisi lawan untuk menyerang Mulyadi-Ali," kata dosen Sosiologi Politik itu.
Meskipun demikian, Vidya menyebut pengaruh PDIP terhadap perolehan suara pasangan Mulyadi-Ali juga tak begitu besar dalam Pilgub Sumbar.
Menurutnya, Mulyadi-Ali hanya akan kehilangan suara dari kader PDIP.
Pernyataan Puan terkait harapan Sumbar mendukung Pancasila berujung polemik di tengah masyarakat.
Akhirnya, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Mulyadi-Ali memutuskan mengembalikan surat rekomendasi PDIP.
PDIP pun memutuskan tak mengambil bagian pada Pilkada Sumbar 2020.
Dengan demikian, pasangan Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung oleh Partai Demokrat dan PAN.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Mulyadi tak kokoh dalam bersikap sebagai pemimpin lantaran mengembalikan surat rekomendasi PDIP setelah terjadi polemik pernyataan Puan.
Menurutnya, Puan hanya berharap agar masyarakat Sumbar dapat menjadi lebih baik lagi dan meneladani pahlawan-pahlawan bangsa. (*)
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Berpaling dari PDIP, Upaya Mulyadi Jaga Suara Pilgub Sumbar" https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200906202817-32-543384/berpaling-dari-pdip-upaya-mulyadi-jaga-suara-pilgub-sumbar
