POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Polemik internal partai Demokrat membuat pengurus se Kaltim bergerak cepat menyerahkan dokumen keabsahan hukum kepada pemerintah. Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat beberapa hari lalu di Sibolangit, Provinsi Sumut menjadi sinyal kuat partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono di pusat itu sedang tidak baik - baik saja. Dengan berbagai argumentasi, kedua kubu yakni, Moeldoko dan AHY sama - sama mendaku sebagai pengurus yang sah di mata hukum tata negara. Pembuktian kebanaran kepengurusan saat ini, sedang ditengahi negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wasit. Karena itu, Rabu siang (10/3/2021) Demokrat se Kaltim menyerahkan berkas dokumen kepengurusan kepada Kesbangpol Samarinda dan Kanwil Kemenhumkam, dengan aksi konvoi menggunakan motor. Diwawancarai Ketua DPC Demokrat Samarinda, Viktor Yuan mengatakan langkah menyerahkan bukti legalitas pengurus 10 DPC dan DPD Kaltim itu, bagian dari pembuktian kepengurusan hasil kongres tahun lalu yang memilih AYH, sebagai Ketum sah menurut hukum. "Penyerahan dokumen ini sebagai penegasan, kami (Demokrat kubu AHY, red) adalah pengurus partai yang sah di Kaltim," ujar Viktor seusai penyerahan dokumen. Dengan begitu harapannya, Kanwil Kemenkumham Kaltim bisa menyampaikan hal yang sama kepada Menkumham di pusat. Yang jelas kata dia lagi, pemerintah mengetahui siapa ketua dpc dan dpd sesuai dengan ad/art. "Ini adalah tindakan preventif kami, siapa tahu ada yang datang mengatasnamakan pengurus dpc dan dpd di Kaltim," tegasnya. Ditambahnya lagi, harapan Kemenkumham di Jakarta ketika menanyakan legalitas Demokrat Kaltim ke kanwil kaltim dan kesbangpol ada dasar untuk menjawab siapa kah yang sah. Seperti diketahui pasca Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat di Sibolangit, Sumut beberapa waktu lalu, mengantarkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketum formatur. Namun sebut Viktor lagi, Demokrat di Kaltim terlebih Samarinda tetap solid mendukung AHY dan patuh pada hasil kongres di Jakarta setahun lalu. "Sebenarnya persoalan internal ini sudah selesai. Namun karena ada dorongan dari pihak ekternal, polemik semakin membesar," bebernya. Sebagai informasi, Demokrat Kaltim menyerahkan data - data baik ad/art sesuai sk kemenkumham, sk dpc dan laporan kepada polisi yang sebelumnya telah dilayangkan wakil ketua DPD Demokrat Kaltim, Tumbur Ompu Sunggu beberapa hari lalu. Hal karena ada pihak yang diduga memalsukan tanda tangan jajaran pimpinan DPD dan DPC untuk mengikuti KLB di Sumut. (001)