POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Penyerapan belanja di sektor infrastruktur pada APBD Murni 2021 disebut lamban. Menanggapi hal itu, Kadis PUPR Kaltim, Fitra Firnanda mengatakan belum maksimalnya penyerapan lantaran beragam alasan. Kendati hanya 6,12 persen. Adanya perubahan peraturan beberapa waktu lalu, membuat sistem dari proses pelaksanaan kontrak menambah waktu. Ada perubahan sekmentasi terkait pekerjaan. "Untuk pekerjaan kontruksi di bawah 15 miliar mesti ada penetapan kualifikasi lelang dan advis dari itwil, apakah kecil atau non kecil," ujar Fitra saat dikonfirmasi seusai audensi bersama DPRD Kaltim, Senin (14/6/2021). Disebutnya lagi, pihaknya juga dimintai advis dengan dinas - dinas lainnya dan saat ini sudah jalan. "Ini juga termasuk aturan dari KPK yang mengharuskan 10 pekerjaan besar. Hpsnya harus di rewiew oleh itwil. Sehingga pelaksanaan memakan waktu. Yang jelas akhir tahun kami optimis terserap," imbuhnya. Dalam proses lelang tersebut masih berjalan dan sekitar sebulan harapannya semua bisa ke tahap kontrak. "Belum semua, masih ada proses penawaran. Baru 21 yang keluar sebagai pemenang lelang dari 200san lebih. Proses pelelangan sekitar 80an. Sisanya dalam proses persiapan apload," sambungnya. Sementara itu, anggota DPRD Kaltim, Syarkowi V Zahri mengatakan, dari keterangan Dinas PUPR, ada perubahan regulasi sistem sehingga administrasi banyak disiapkan dan membuat proses pekerjaan menjadi lamban. "Jadi kalau OPD cepat, ya cepat juga dilelang," terangnya. Kendati begitu dirinya berharap, kegiatan bisa berjalan sesuai dengan realisasi penyerapan yang sudah ditentukan. "Intinya kami ingin program pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik, itu saja," ungkapnya. (*)