Selain anggaran yang besar, pilkada langsung juga dinilai berpotensi menyebabkan konflik horizontal di masyarakat. Kemudian, kata Muzammil, kadang ada diskriminasi yang dilakukan kepala daerah terpilih pada wilayah yang tak mendukungnya.

"Terjadi pula diskriminasi pembangunan, seperti suatu desa yang tidak banyak memilih kandidat yang menang biasanya tidak diprioritaskan pembangunannya," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan biaya pemilihan kepala daerah di Indonesia masih cukup mahal.

Oleh karenanya ia menyatakan perlunya perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama.

Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.

Oleh karenanya Prabowo melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.

Hal ini kata Prabowo sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.