POLITIKAL.ID - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai pelatihan secara daring (online) kepada peserta penerima kartu prakerja tak akan berjalan efektif dilaksanakan saat Indonesia masih dilanda wabah virus corona (Covid-19).
Menurut Mardani masyarakat miskin dan korban PHK saat ini lebih membutuhkan tambahan nafkah ketimbang mengikuti proses pelatihan online yang digencarkan pemerintah dengan memanfaatkan sejumlah perusahaan rintisan berbasis teknologi alias start-up.
"Pelatihan online dalam kondisi sekarang tidak dapat berjalan optimal. Yang diperlukan bantalan nafkah selama Covid-19," kata Mardani kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah pun beranggapan serupa. Ia berkaca pada proses pembelajaran jarak jauh yang diterapkan dalam dunia pendidikan sejak mewabahnya virus corona.
Metode itu disebut sangat sulit dilakukan bagi siswa dan guru di daerah pelosok Indonesia. Ledia menyatakan pelbagai hambatan pasti ditemui siswa dan guru di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur memadai untuk melakukan proses belajar mengajar secara online.
Oleh karena itu, Ledia menaksir hal serupa juga akan dialami untuk pelatihan daring penerima kartu prakerja.
"Pengalaman dari pendidikan menggunakan jarak jauh pakai daring. Pada kenyataannya enggak banyak yang bisa tersentuh," ujarnya.
Ledia mengatakan masyarakat miskin korban PHK masih banyak tak memiliki telepon pintar (smartphone) untuk mengikuti pelatihan online prakerja.
Selain itu, menurutnya, ada potensi kendala ketersediaan jaringan dan kuota internet bagi warga miskin di pelosok Indonesia.
"Justru kan mereka sekarang sedang berhemat, mereka sedang di PHK enggak punya kerjaan. Sekarang kondisi sulit. Itu enggak terhitung kayaknya," kata Ledia.
"Lalu di pelosok-pelosok juga belum ada sinyal. Contoh di Garut Selatan saja enggak ada TVRI, enggak ada sinyal juga," tambah anggota DPR yang terpilih dari Dapil Jawa Barat tersebut.
Program kartu prakerja merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Rencananya, pemerintah menargetkan kartu prakerja diluncurkan awal Maret 2020, namun molor.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peserta program kartu prakerja akan mendapat insentif bantuan pelatihan dengan total Rp3,55 juta.
Untuk merealisasikan bantuan itu pemerintah menggandeng sejumlah startup sebagai mitra dalam menjalankan program pelatihan secara online bagi penerima kartu prakerja. Beberapa start-up itu antara lain Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, OVO, dan Gopay. (*)
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "PKS Sebut Pelatihan Online Kartu Prakerja Jokowi Tak Efektif"
