POLITIKAL.ID - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani menilai program kartu prakerja yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat untuk menanggulangi dampak wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Ia mengatakan, sejak awal, kartu prakerja merupakan janji politik Jokowi saat pilpres yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja.

"Situasi pandemi hari ini yang dibutuhkan penerima manfaat itu bukan pelatihan. Sehingga niat baik pemerintah itu tidak match dengan kebutuhan masyarakat," kata dia saat diskusi online, Minggu (26/4).

Seperti diketahui, program kartu prakerja mengalami perubahan skema untuk merespons dampak Covid-19. Awalnya program tersebut ditujukan untuk pencari kerja mendapatkan layanan pelatihan vokasi baik skilling atau reskilling.

Namun pemerintah akhirnya mengubah kebijakan dan menggunakan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona.

Setiap peserta akan mendapatkan total insentif bantuan pelatihan sebesar Rp3,55 juta. Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar RP1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali.

Terkait soal pelatihan yang diberikan, menurut Netty, seharusnya masalah permintaan dan penawaran tenaga kerja seharusnya seimbang. Hal ini, kata dia, menjadi salah satu faktor keberhasilan dari program kartu prakerja itu.

Namun, di tengah pandemi ini, jumlah tenaga kerja justru menjadi melimpah karena imbas pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan.