Untuk program prakerja yang dijalankan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin saat ini, Deddy mengaku khawatir justru tak akan efektif. Pasalnya pendaftar harus mengikuti pelatihan berbayar atau kursus online, apalagi jika materi-materi yang disajikan ternyata tidak sesuai kebutuhan masyarakat di tengah situasi krisis akibat pandemi Covid-19.

Alih-alih pemberian pelatihan, Deddy malah mengimbau agar aplikator-aplikator yang sudah dipilih itu dijadikan saja mitra sebagai pengelola data dan/atau konseling bisnis penerima program prakerja.

"Kalau uang itu langsung ke pendaftar, maka ekonomi bisa bergerak dan mereka terbantu. Uang tidak masuk ke kantong pemilik aplikasi," ujar anggota DPR yang terpilih dari Dapil Kalimantan Utara tersebut.

Sebelumnya, Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai strategi Jokowi mengatasi dampak ekonomi dari virus corona dengan Kartu Prakerja tidak tepat.

Ia mengatakan sebagian besar masyarakat yang terdampak telah menguasai keahlian kerja di bidang masing-masing. Namun mereka kehilangan penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Buruh yang kena PHK, tidak membutuhkan kartu prakerja, yang dibutuhkan dia adalah tunai, bantuan tunai. Programnya bagus, tapi di waktu yang tidak tepat," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (16/4)

Untuk diketahui, program ini diluncurkan dengan target 5.6 juta orang yang terdampak PHK serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Politikus PDIP Kritik Kursus Online Kartu Prakerja"