Politisi PDI P itu menerangkan, hingga sampai sekarang memasuki bulan Juni, belum juga ada kepastian.
Kendati menurutnya bantuan Rp 250 ribu perbulan itu terbilang minim, padahal bila kebijakan itu dibahas bersama wakil rakyat, besarannya bisa lebih dari itu.
Ditambahnya lagi, dewan tidak pernah dilibatkan tentang angka bantuan anggaran Covid-19 secara menyeluruh sebesar Rp 388 miliar.
Namun mengenai implementasi dan berapa jumlah yang disalurkan kepada masing-masing KK, wakil rakyat belum dapat informasi yang jelas.
"Angka Rp 250 ribu itu kan tiba-tiba muncul, bukan keputusan DPRD, tapi keputusan Gugus tugas provinsi," bebernya. (Redaksi Politikal - 001)
