POLITIKAL.ID - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut kerja pemerintah amatiran dalam menyikapi kedatangan 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, hal itu terlihat dari silang pendapat antara Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Dita Indah Sari tentang izin kerja 49 TKA asal China di Indonesia.

Beda pernyataan juga terjadi antara Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Merdisyam dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sultra Sofyan soal asal-usul 49 TKA asal China tersebut.

Masinton menilai silang pendapat dan beda pernyataan itu menunjukkan bahwa sistem data serta distribusi informasi di pemerintah berantakan.

"Silang pendapat antara Menko Kemaritiman dan Investasi serta Kemenaker tentang proses izin TKA asal China, serta perbedaan informasi antara Imigrasi dan Polda Sulsel menegaskan bahwa antar-kementerian dan lembaga pemerintahan bekerja amatiran. Sistem data dan distribusi informasinya amburadul," kata Masinton dalam keterangannya, Kamis (19/3).

Menurutnya, empat instansi pemerintah itu belum memahami tentang disaster management atau pelaksanaan tugas dalam situasi darurat serta Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Masinton menduga pimpinan empat instansi itu juga tidak pernah membaca UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.