POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah mengaku seluruh Rukun Tetangga (RT) tidak perlu harus dekat dengan pejabat baru bisa mendapatkan alokasi anggaran terhadap perbaikan yang dibutuhkan. Hal itu terjadi semenjak Wali Kota Samarinda, Andi Harun menerapkan program Pro Bebaya, salah satu prioritasnya yakni rencana alokasi anggaran untuk setiap RT dengan jumlah Rp 100 Juta hingga Rp 300 Juta per tahun. “Jadi bagi RT yang sudah menjabat selama 3 priode namun sama sekali belum mendapatkan anggaran dari pemerintah, saya sampaikan kalau melalui program ini mereka tidak perlu dekat dengan pejabat maupun wali kota. Warga tinggal duduk manis maka anggaran perbaikan itu sendiri akan menyentuh. Kalau dulu kan harus dekat dengan salah satu pejabat baru bisa berkoordinasi dalam berbicara soal perbaikan jalan yang diperlkukan disetiap RT,” ucap Helmi, Sabtu (7/8/2021). Namun, anggaran tersebut hanya diperuntukan bagi pembangunan jalan bersekala kecil dengan ABPD Kota Samarinda. Contohnya seperti setiap gang yang berada di RT masing-masing. Karena jika berbicara soal jalan umum atau bersekala besar itu sudah menjadi kewenangan didalam APBD provinsi dan pusat. “Kalau nanya soal APBD pembangunan di Kota Samarinda itu menyangkut jalan kecil dan gang gang. Tapi kalau menyangkut jalan besar itu masuk ke dalam APBD provinsi maupun pusat. Misalnya kayak di jalan Batu Besaung tembus Simpang 4 Muara Badak itu haknya provinsi,” imbuhnya. Oleh karena itu, Helmi mendukung program Pro Bebaya yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat ketimbang memilih cara dengan menggunakan pihak ketiga. “Kalau langsung menyentuh RT nya maka pengelolaan dengan masyarakat akan lebih enak dalam berkoordinasi ketika ingin menggunakan anggaran yang diberikan untuk membeli bahan yang diperlukan dalam memperbaiki jalan,” pungkasnya. (*)