POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Proyek Rumah Sakit (RS) Korpri mendapat dukungan penuh dari Pemprov Kaltim. Dukungan itu ditandai dengan peresmian ground breking bangunan RS Korpri langsung dari Gubernur Kaltim, Isran Noor, Senin (27/9/2021). Padahal sebelumnya pihak kontraktor dikabarkan pernah tersangkut kasus suap operasi tangkap tangan (ott) dari Polda Sumut tahun 2020 lalu. Sorotan dari publik juga tidak sedikit mulai dari anggota dewan yang menyoal dokumen rencana pembangunan, serta dari pengamat ekonomi lingkungan, Fahutan Unmul, Bernaulus Saragih. Namun tampaknya Isran Noor tidak menggubris pendapat terlebih pengamat, terkait pembangunan yang berisiko lantaran berdiri di kawasan basah atau daerah resapan air. "Itu bukan urusan saya. Yang penting dia (kontraktor, red) bisa melaksanakan pembangunan," ucapnya kepada awak media, Senin (27/9/2021). [caption id="attachment_15226" align="alignnone" width="2560"]Kegiatan pemacangan di atas lahan proyek bangunan RS Korpri, Jalan Wahid Hasyim II, Samarinda, Kaltim, Senin (27/9/2021).[/caption] Sementara itu, Kadis PU - PR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan, dimulai dari pekarangan RS Korpri naik dari tinggi jalan sekitar 1,2 meter. Terkait jalan akses menuju RS Korpri dan alur lalu lintas lainnya, akan banyak jalan alternatif yang bisa digunakan. "Tidak perlu khawatir kalau jalan akses, bisa lewat Jalan Wahid Hasyim, lewat belakang bisa (GOR Sempaja). Banyak akses mencapai RS ini," ucap Fitra seusai peresmian ground breking RS Korpri Kaltim, Senin (27/9/2021). Selain itu kata dia lagi, halaman lebih ditinggikan, sehingga bukan mengakibatkan buangan air menjadi banyak, namun justru sebaliknya. Hal itu disebutnya menjawab keraguan dan sorotan publik terkait lokasi yang menjadi daerah resapan air. "Di dalam sini kami bangun sumur resapan, ada 20 buah, kami buat desainnya desain panggung. Di bawah panggung hingga ke elevasi tanah dasar itu berfungsi sebagai tampungan air. Jumlah tampungan air di situ meski hujan lebat selama 3 jam tidak akan jadi masalah. Kapasitasnya 1.700 kubik," ungkapnya. Cara kerja menampung hujan yakni, kata dia semua air yang jatuh ke atap lalu ke pekarangan itu semua masuknya ke sumur resapan. Jika sumur resapan sudah penuh, air akan masuk ke kolong bangunan. "Lahan ini fungsinya malah akan berubah menjadi daerah resapan air. Bukan malah mengakibatkan banjir. Malah justru untuk jadi resapan air Paling tidak seluas lahan bangunan itu tidak membuang air ke luar, tapi masuk ke dalam tanah," terang Fitra lagi. Terkait limbah, ia menjelaskan jika pembuangan limbah kami ada Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) nya, mulai dari limbah non medis, maupun limbah medis. "Masing - masing ada pengolahannya limbahnya dalam satu area, posisnya di belakang RS," ujarnya. Dengan begitu dari penyaringan limbah, air yang keluar sudah bersih, dan tidak akan membuat pencemaran. "Itu pun sama juga, limbah dibuang dalam tampungan dan diresapkan di tanah," ucapnya. Sedangkan untuk ruangan ada disediakan tempat tidur sebanyak 80 unit. Untuk anggaran, seluruhnya senilai RP 43 miliar dengan pagu sebelumnya sebesar Rp 46 miliar. Seperti diketahui, dalam kontrak RS Korpri selesai pada bulan Desember 2021 mendatang. Untuk itu, kata Fitra pengawasan akan terus dilakukan terkait progres pengerjaan. "Kami kan sudah masukan menjadi grass program. Artinya sudah perlakuan khusus, malam harus kerja dua shif minimal. Semoga cuaca mendukung, dukungan masyarakat juga maksimal. Pemkot juga mendukung, apalagi Pemkot Samarinda sangat konsen pada masalah banjir. Kemarin kami bertemu wali kota, beliau mengizinkan selama bangunan ini tidak menambah dampak banjir," pungkas Fitra. Baca juga ; https://politikal.id/berita-terkini/kontraktor-rs-korpri-kaltim-bantah-terlibat-kasus-suap-di-sumut/ (*)