POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sani Bin Husain tegas menolak RUU Sisdiknas yang sedang digodok di DPR RI. Sikapnya itu berangkat dari banyaknya penolakan berbagai kalangan terhadap Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut. Dengan begitu pengawasan penuh terhadap semua usulan kebijakan yang berada di pusat pemerintahan Indonesia wajib dilakukan. Hal itu menjadi sebuah keharusan agar kebijakan yang telah diputus tidak akan merugikan daerah. Salah satu penolakan terkait RUU Sisdiknas diutarakan. Kata Sani, rancangan peraturan tentang dunia pendidikan itu selain banyak merugikan nasib guru, status pengusulannya pun tak jelas. Bahkan menurut pengakuan dari DPR RI, belum ada memasukkan RUU itu ke dalam usulan aturan yang akan dibahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. “Makanya saya tegas dalam pertemuan sebelumnya dengan Komisi X DPR RI, RUU Sisdiknas ini usulan siluman,” ucap Sani hari Selasa (27/9/2022). Meski gejolak penolakan dan pembahasan RUU Sisdiknas itu berangsur reda, namun Sani tak lupa mengingatkan kalau usulan serupa bisa saja kembali terjadi dan terulang. Sebab itu, Sani mengajak agar seluruh daerah yang berada di nusantara bisa bersama menyoroti dan mengawasi seluruh usulan kebijakan yang berada di pusat. “Bayangkan kalau daerah-daerah tidak ada yang memprotes, mungkin tidak ada lagi yang mau jadi guru. Sebenarnya banyak sekali aturan daerah pusat yang harus kita amati bersama, agar nantinya tidak keburu menjadi aturan dan merugikan daerah,” tutup Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (Advetorial)