Sabtu, 23 November 2024

RUU Ciptaker Harus Libatkan Partisipasi Publik dalam Bahas Isu Ketenagakerjaan

Minggu, 26 April 2020 0:22

Keputusan menunda klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Keja dinilai sebagai langkah yang tepat dan bijak. Ilistrasi/SINDOnews

“Saya rasa strategi ini harus ditembuh pemerintah dan DPR. Keputusan menunda klaster ketenagakerjaan adalah langkah yang tepat dan bijak,” tutur putri politikus senior Partai Golkar Fahmi Idris itu.

Banyak pihak menuntut pemerintah dan DPR agar fokus dulu pada pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19. Segala sumber daya dan elemen masyarakat mesti dikerahkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Sars Cov-II.

Dengan penundaan ini, menurut Fahira, beban pikiran buruh dan aparat pekerja berkurang. Mereka saat ini menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang cukup berat. Bahkan, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perumahan pekerja telah terjadi di industri. Jumlah diperkirakan sudah lebih dari 2 juta orang.

“Masyarakat bisa lebih fokus menjalankan protokol kesehatan Covid-19 tanpa khawatir pasal-pasal klaster ketenagakerjaan yang merugikan dibahas bahkan disahkan,” tuturnya. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Pembahasan Isu Ketenagakerjaan di RUU Ciptaker Harus Libatkan Publik"

Halaman 
Tag berita:
Berita terkait