POLITIKAL.ID - Saling sindir kubu Demokrat dan PDI Perjuangan kian memanas. Kedua belah kubu saling menuding masing-masing pihak telah melakukan praktik kecurangan dalam Pemilu dan Pilpres 2024. Aksi saling sindir ini muncul buntut penggalan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang bocor dan tersebar di media sosial. Dalam sambutannya di Rapimnas Demokrat, SBY berkata dirinya mendapat informasi terkait upaya sejumlah pihak agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan capres-cawapres. Hal itu konon akan diwujudkan dengan menjegal sosok tertentu untuk maju bursa pencalonan. SBY bahkan mengaku akan turun tangan sebab Pemilu dan Pilpres 2024 akan diwarnai kecurangan dan ketidakadilan. "Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY. Pernyataan itu sontak mendapatkan respon dari kubu PDIP yang merupakan partai pengusung Jokowi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto lantas menuding bahwa puncak kecurangan Pemilu terjadi di masa pemerintahan SBY pada 2009. "Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," kata Hasto dalam keterangan resminya, Sabtu (17/9). Lebih lanjut Hasto juga mengatakan bahwa rencana koalisi partainya dengan PPP pernah dijegal oleh Demokrat pada 2009. Ia lantas mengingatkan agar SBY tidak mencari-cari alasan dengan dalih penjegalan. Terlebih, andai pernyataan itu disampaikan lantara Partai Demokrat tidak mendapat dukungan dari partai lain. "Jadi, apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya menunjukkan kekhawatiran beliau kalau ada dua pasangan calon kemudian Pak AHY enggak bisa masuk sehingga dikatakan itu instrumen penjegalan. Itu yang harus diluruskan," pungkasnya. (*)