POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Aksi demonstrasi serentak 11/4/2022 di Kaltim berjalan lancar. Mahasiswa Samarinda dan Tenggarong, memusatkan aksi unjukrasanya di depan pintu kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang. Gabungan mahasiswa itu menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (MAHAKAM). Unjuk rasa berakhir pada pukul 17.00 WITA setelah Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK bertemu massa di luar pagar. Sebelumnya mahasiswa mendorong barikade polisi dimuka pagar hingga masuk kedalam pagar kantor DPRD Kaltim. Situasi tersebut sempat memanas lantaran mahasiswa memaksa merangsek kedalam dan ingin bertemu wakil rakyat. Polisi yang berusaha menengkan mahasiswa melalui Kapolresta Samarinda, Kombespol Ary Fadli berhasil menjamin kondusifitas negosiasi tersebut. Walhasil setelah pucuk pimpinan tertinggi polisi Samarinda itu turun tangan, Mantan Bupati Berau itu keluar dan berjanji akan meneruskan tuntutan pengunjuk rasa ke pemerintah pusat. Dalam kesempatan itu juga, Makmur secara terbuka mendukung aspirasi massa mahasiswa terkait tiga tuntutan, yakni menolak kenaikan bbm, kenaikan PPN 11 persen dan menolak penundaan pemilu 2024 dan wacana 3 periode Jokowi. "Saya mendukung penuh unjukrasa mahasiswa. Yang penting semua tertib," seru Makmur kepada ribuan mahasiswa. Didampingi Wakil Ketua DPRD, Sigit Prabowo, Seno Aji dan beberapa anggota dewan lainnya. Wakil rakyat tersebut duduk bersama tanpa alas apapun bersama pengunjuk rasa. Mahasiswa mendesak DPRD Kaltim bersikap dan menandatangani MoU bersama. Humas Aksi Arya Yudistira selaku perwakilan mahasiswa yang bertanda tangan atas nama aliansi diatas sehelai kertas, menyerahkan surat itu kepada Makmur HAPK dan ditandatangi langsung dicap stempel basah. Setelah itu, Makmur HAPK bertanda tangan, mahasiswa meminta politisi Golkar itu menyatakan sikap. Setelah memberikan sikap, Makmur kembali ke kantor DPRD Kaltim dan mahasiswa pun, bubar dengan tertib. Usai memberikan sikap, Makmur mengatakan kepada awak media segera melayangkan surat tersebut ke pemerintah pusat. "Segera kami kirim melalui Sekretatiat dewan. Kami ini wakil rakyat, jadi mendukung apa yang jadi aspirasi masyarakat," terangnya. Sementara itu Humas aksi, Hasbi Moa mengatakan tetap mengawal tiga tuntutan itu hingga tuntas. Termasuk surat MoU bersama melalui DPRD Kaltim ke pemerintah pusat. Jika tuntutan tidak diakomodir pemerintah, maka mahasiswa akan kembali turun ke jalan. "Jika tak ada perkembangan satu minggu dari sekarang. Kami akan kembali turun aksi," tutupnya. (*)