POLITIKAL.ID, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pengumuman pergantian antar waktu (PAW) ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK dengan Hasanuddin Mas’ud, Selasa (2/11/2021). Bahkan di sidang paripurna tersebut sempat terjadi perdebatan hingga di warnai walk out nya Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji lantaran pendapatnya dalam sidang tersebut tidak digunakan. “Kan saya sampaikan kita ini harus menghargai kedua sisi walaupun itu internal partai lain baik dari sisi beliau (Makmur HAPK) maupun sisi fraksi. Kalau yang satunya masih bersengketa maka kita harus sabar Kita harus mendudukan masalah ini dengan benar,” ungkap Seno Aji saat dikonfirmasi awak media, Selasa (2/11/2021). Tapi pendapatnya tidak digubris maka putuskan untuk mengundurkan diri. Seno Aji menambahkan pada saat awal rapat paripurna itu digelar para peserta tidak kourum namun fraksi lain segera menelpon anggotanya untuk datang. “Awalnya tidak kourum, namun beberapa fraksi langsung menelpon anggotanya sehingga rapat ini jadi kourum,” tambahnya. Bahkan Seno Aji menegaskan bahwa fraksi Gerindra tidak mendukung langkah tersebut lantaran tidak sesuai dengan undang-undang partai politik yang ada. “Intinya kami dari fraksi Gerindra tidak mendukung langkah itu karena menurut kami itu bukan langkah yang elegan dalam berpolitik. Dan kami tidak akan bertanggungjawab jika adanya tuntutan hukum dikemudian hari,” tegasnya. Disinggung adanya cacat hukum dalam rapat paripurna tersbeut, Seno Aji menilai kemungkinan DPRD Kaltim akan dituntut oleh pihak Makmur HAPK. “Potensi hukum gugatan perdata pasti akan dilakukan oleh pihak Pak Makmur HAPK bahwa paripurna ini cacat hukum. Saya juga sudah menyampaikan berulang-ulang kali paripurna ini cacat hukum, tapi karena adanya desakan, pimpinan lain sepakat juga,” bebernya. Kendati itu, Seno Aji menambahkan Gerindra menolak bukan karena membenci, namun agar DPRD bisa bersabar menunggu putusan hingga Inkracht. “Kami (Gerindra) tidak ada bela sana bela sini, jadi ini memang murni agar DPRD bisa bersabar sampai keputusan Inkracht,” pungkasnya. (*)