POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Pemutahiran data penduduk miskin di Kota Samarinda sangat perlu dilakukan. Sebagaimana diketahui, pasca pandemi Covid – 19 berdampak terhadap menurunnya daya beli para pekerja dan pendapatan para pelaku usaha kreatif. Kendati begitu, saat ini secara bertahap pembatasan sosial semakin melonggar seiring menurunnya pasien terpapar dan target minimal vaksinasi 80 persen. Terkait hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan sudah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda untuk berkoordinasi dengan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil). “Dalam waktu dekat BPS Samarinda akan melaksanakan kegiatan bersama dengan Disdukcapil Samarinda. Saya (wali kota, red) diminta kesedian untuk membuka,” kata Andi Harun seusai audensi bersama BPS Samarinda, Rabu (15/6/2022). Selain itu, BPS Samarinda disebutnya melaporkan rencana pelaksanaan sensus lanjutan lantaran sebelumnya tertunda lantaran pandemi Covid – 19 sehingga baru ini mau berlanjut. “Saya juga menyampaikan, diskusi kemungkinan bekerja sama dengan BPS untuk konsolidasi data penduduk miskin,” imbuhnya. Menurut Andi Harun lagi, data BPS basis datanya sensus. Sementara wali kota menginginkan betul – betul data entri BPS by name by adres, sehingga penanganan kemiskinan bisa terukur dan program tepat saasaran. “Program menyangkut langsung kebutuhan penanggulangan kemiskinan,” tambahnya. Dirinya mengharapkan dalam waktu dekat ada respon, hal itu karena disatu sisi BPS sebagai pelaksana sensus penduduk dan ekonomi nasional . Sementara lanjut dia lagi, kegiatan by name by addres BPS jika tidak ada alokasi dana, wali kota menyanggupi pembiayaan melalui APBD jika BPS bisa bekerja sama . “Petugas BPS memiliki tenaga yang terlatih dan terdidik untuk melakukan itu. Sementara pemkot butuh percepatan data itu agar setiap pembahasan APBD dan perumusan kebijakan berbasis penduduk miskin. Sehingga penanggulangan penduduk miskin setiap tahunnya bisa terukur dan programnya tepat sasaran,” urainya. Dengan begitu, jumlah penduduk miskin secara bertahap dapat berkurang. Namun sebelumnya pemkot melakukan FGD, Diskusi lintas OPD serta konsolidasasi data target berbasis data. “Targetnya melakukan pengurangan warga miskin. Makanya data dari BPS ini penting buat kami. Biar tahu dimana tempat tinggalnya agar program tepat sasaran,” tutupnya. (*)