Intinya, lanjut Igor, tantangan setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah bagaimana bisa semaksimal mungkin melakukan harmonisasi antara pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilanda resesi akibat dampak Pandemi COVID-19.

"Sekaligus dapat mengatasi problem kesehatan masyarakat terkait penyebaran, pencegahan serta penyembuhan (pengobatan) masyarakat yang terindikasi terkena virus ataupun OTG (Orang tanpa gelaja-red)," jelasnya.

Maka itu, menurut dia, Presiden Jokowi sebaiknya bersikap lebih tegas kepada pembantunya dan melakukan reshuffle kepada menteri yang tidak bisa melakukan komunikasi politik dengan baik terkait urgensi UU Omnibus Law Cipta Kerja kepada masyarakat.

Kata Igor, peran pembantu presiden di kabinet dalam menyosialisasikan Omnibus Law sangat penting agar kewibawaan pemerintah terjaga dan citra positif Jokowi lebih banyak dari negatifnya, baik itu dalam realita juga di dunia maya, tentang asumsi dan praktek penerapan UU Cipta Kerja.

"Bisa diprediksi bahwa pada saat situasi lebih kondusif pasca demo UU Omnibus Law ini, Presiden Jokowi akan mengevaluasi semua aspek dari kinerja para menterinya serta efektivitas pemerintahan di periode terakhirnya ini. Salah satu opsi yang rasional tentu adalah melakukan reshuffle kabinet," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Jokowi-Ma'ruf Harus Bisa Optimalkan Semua Janji Kampanyenya"