Minggu, 29 September 2024

Sinergitas Perangkat Kerja Kabupaten dan Kota Berdayakan Masyarakat Desa

Kamis, 21 Juli 2022 20:6

IST

POLITIKAL.ID, SAMARINDA – 17 desa di empat kabupaten di Kaltim disebut-sebut masih menjadi wilayah tertinggal. Hal itu berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim. Kepala DPMPD Kaltim, HM Syirajudin mengungkap 17 desa tertinggal di Kaltim sebagian besar menghadapi persoalan seperti jaringan internet, kesehatan, dan infrastruktur jalan. "Sudah kami mapping, sudah kami proses 17 desa itu bagaimana tindaklanjutnya. Walaupun memang leadingnya kami sebagai pendata. Tapi tidak eksekusi, karena kami bukan OPD teknis," ucap Syirajudin, Kamis (21/7/2022). Pihaknya berharap, dukungan OPD teknis untuk memecahkan persoalan desa tertinggal tersebut. Lebih dia, seperti jaringan internet ditangani Diskominfo Kaltim, serta infrastruktur jalan dilaksanakan PUPR. "Misalnya jaringan internet, kan kominfo, soal listrik itu kan PLTS komunal di ESDM. Yang paling menonjol itu jalan di PUPR. Kalau akses jalannya baik dan layak, akan diikuti dimensi dan komponen lain,"imbuhnya. Sementara itu Kepala Biro Kesra Setprov Kaltim, Andi Muhammad Ishak menjelaskan pihaknya akan mendorong instansi teknis melakukan penanganan persoalan desa tertinggal di Timur Borneo. "Bukan berarti 17 desa itu sedikit dan upayanya mudah. Ini harus diberi perhatian yang lebih serius, terutama dari OPD yang terkait," jelas Ishak sapaannya. Selanjutnya, penyusunan rencana aksi dan program untuk masing – masing OPD menjalankan kerja – kerja teknis di lapangan. "Tinggal OPD teknis eksekusi kedepannya. Termasuk pemkab atau pemkot supaya merumuskan hal yang sama, supaya sinergi antara daerah," ujarnya. Menurut Andi Ishak, diperlukan sinergitas antar OPD, seperti pembangunan jaringan listrik di desa, mesti terlebih dahulu dibuatkan akses jalannya. "ESDM mau kok bangun listrik, tapi tidak didukung dengan jalan. Jadi kuncinya adalah bagaimana rencana ini, dikerjain bersama, sinergitas. Hambatan yang dialami OPD harus didukung penyelesaiannya oleh OPD lain," tutupnya. (Adv/ Kominfo Kaltim)
Tag berita:
Berita terkait