POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pembahasan APBD P tahun 2021 belum menemui titik temu. Wakil ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengatakan, jika memang tidak ada titik temu pembahasan APBD Perubahan, maka anggaran belanja tetap menggunakan anggaran murni yang tahun 2021. Terkait pergub 49 untuk mengesahkan APBD Perubahan menurutnya tidak masuk akal. Sebab dalam beberapa aturan pemerintah bisa saja menggunakan anggaran murni tahun 2021 sampai akhir tahun. "APBD-P tidak ada pergub kita kembali ke APBD murni. Jadi tidak ada pergub di perubahan," tegas Seno, Kamis (30/9/2021) saat dikonfirmasi awak media. Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun 2021 berjalan alot. Bahkan dalam rapat kerja pimpinan (Rakerpim) antara pemprov dan DPRD Kaltim juga menyinggung hal tersebut. Hanya saja usai Rakerpim, masih belum ada kesepakatan berapa nilai anggaran yang beubah di semester kedua tahun 2021 ini. Sementara itu, Sekprov Kaltim Muhammad Sa'bani, enggan memberikan penjelasan lebih dalam terkait hal tersebut. Hanya saja pihaknya masih menunggu rapat berikutnya antara Banggar DPRD dan TAPD Pemprov Kaltim terkait lanjutan pembahasan APBD-Perubahan tersebut. "APBD-P ini disinggung juga, kami akan melihat situasi, tunggu saja," ucapnya. Ia menjelaskan dalam Rakerpim itu hanya membahas sinkronisasi kebijakan yang dikeluarkan antara pemerintah dengan DPRD. Khususnya terkait kebijakan yang akan dilakukan pada tahun 2022 mendatang. (*)