POLITIKAL.ID - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut angkat bicara terkait klaim kepada Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal big data tunda pemilu. PKB meminta Luhut agar membeberkan big data yang dimilikinya terkait penundaan pemilu. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. "Kalau Pak Luhut baik hati ya bagi lah ke kita datanya, supaya kita bisa gunakan juga datanya sebagai referensi," kata Jazilul Rabu (16/3/2022). Jazilul mengatakan wacana penundaan pemilu bisa berjalan apabila rakyat Indonesia berkehendak. "DPR, MPR adalah cerminan kehendak rakyat. Kalau wacana ini mendapatkan dukungan rakyat kuat maka cukup alasan bagi MPR menjalankan amendemen," ujarnya. Wakil Ketua MPR itu menjelaskan, usulan penundaan pemilu itu hingga kini masih dalam tahapan pembicaraan di internal PKB. "Sampai hari ini masih ada partai yang maju mundur. Ini masih pada tahap wacana, belum sampai pada forum pengambilan keputusan. Sering partai-partai dalam membahas undang-undang ikut terus, tapi pada tahap pengambilan keputusan tidak setuju," ujarnya. Lebih lanjut ia mengatakan penundaan pemilu baru sebatas wacana, sehingga layak untuk didiskusikan. Ia mengatakan bila memang nanti harus ada amendemen UUD 1945, perlu dibahas pasal mana saja yang harus diubah serta bagaimana persetujuan atau penolakan partai-partai yang mungkin timbul. "Bagi PKB ini baru pada tahap dasar kalau didukung rakyat. Kalau nggak, ya berhenti. Penundaan pemilu kapan, waktu masih dua tahun. Perbincangan publik masih bisa berubah," kata dia. Sebagai informasi, Menko Maritim dan Invenstasi Luhut Pandjaitan mengklaim mayoritas publik ingin pemilu ditunda. Klaim ini menurut Luhut diambil dari big data pemerintah terhadap 110 juta pengguna media sosial. Luhut menyebut ada 110 juta warga memiliki aspirasi Pemilu 2024 ditunda. Hal ini dikatakan luhut Jumat pekan lalu, dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun Youtube. (*)