POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Maraknya tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) termasuk di Kota Samarinda turut mendapat sorotan wakil rakyat Kota Samarinda.

Menjadi persoalan utama yang tengah dihadapi Pemprov maupun Pemkot ialah perubahan kewenangan pengurusan izin tambang kini yang dipegang  pemerintah pusat.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal menyebutkan persoalan kewenangan yang kini dipegang pusat menghambat pemerintah daerah untuk menghadapi tambang ilegal.

“Ini sesuatu hal yang sulit dengan kewenangan perizinan di pusat, kita tidak bisa hanya lakukan pengawasan,” bebernya saat dijumpai, Senin (7/11/2022) kemarin.

Ia menyebutkan, pihaknya kini berada diposisi yang dilematis untuk menghadapi tambang ilegal.  

“Karena kewenangan itu di pusat, kita menjadi dilema. Kita tidak bisa apa-apa,” imbuhnya.

Persoalan utama disebabkan miskoordinasi yang kerap kali terjadi, akibat perizinan kini dipegang pusat.