POLITIKAL.ID - Presiden Joko Widodo telah menyampaikan empat nama calon pengisi jabatan Kepala Badan Otoritas IKN di Kaltim. Nama-nama tersebut adalah Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama, Tumiyana, dan Abdullah Azwar Anas.

Tidak adanya nama tokoh atau figur asal Kaltim menjadi calon pemimpin di ibu kota negara baru tersebut, disayangkan oleh Andi Harun, wakil ketua DPRD Kaltim.

Meski begitu, Andi Harun menyebut tidak adanya nama tokoh Kaltim ini juga harus jadi perhatian bagi kalangan pemerintah dan masyarakat di Bumi Etam.

"Waktu masih cukup, mudah-mudahan Pak Gubernur, dan segenap warga Kaltim, termasuk DPRD agar melihat ini sebagai persoalan serius. Kami harus menempuh cara-cara etis dan menurut hukum untuk mengusulkan tokoh Kaltim yang memiliki kapasitas, sama-sama kita usulkan menjadi Kepala Badan Otoritas IKN," kata Andi Harun, saat dikonfirmasi Kamis (5/3/2020).

Terkait siapa figur yang cocok untuk menjadi kepala otoritas IKN, ketua Gerindra Kaltim itu menyatakan tidak ingin masuk terlalu dini soal siapa nama yang cocok. Sebab, ini perlu pembahasan dan kesepakatan bersama siapa tokoh senior yang dianggap terbaik diusulkan ke presiden.

"Saya tidak mau masuk dalam persoalan nama. Ayo kita bicarakan sama-sama siapa tokoh yang terbaik untuk kita usulkan," tegasnya.

Keterwakilan warga Kaltim di Badan Otoritas IKN, akan berdampak positif bagi perkembangan Kaltim sebagai provinsi penyangga IKN. Karena diketahui, IKN kemungkinan besar akan menjadi provinsi sendiri, dan tidak lagi masuk wilayah Kaltim. Dampak positifnya adalah pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri dan pertambangan, serta manfaat ekonomi lainnya bagi warga Bumi Mulawarman.