"Apakah akan mengizinkan dia menjalani hukumannya di bawah semacam tahanan rumah, atau memberikan akses terbatas kepada utusan asing kepadanya," katanya.

"Tetapi rezim tidak mungkin terburu-buru untuk membuat keputusan seperti itu."

Militer menuduh adanya penipuan pemilih yang meluas selama pemilihan November 2020, yang dimenangkan dengan gemilang oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi, meskipun pengamat internasional mengatakan pemungutan suara itu sebagian besar bebas dan adil.

Junta sejak itu membatalkan hasilnya dan mengatakan telah menemukan lebih dari 11 juta contoh penipuan pemilih.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan, mengakhiri eksperimen singkat negara Asia Tenggara itu dengan demokrasi dan memicu protes besar.

Junta menanggapi dengan tindakan keras yang menurut kelompok hak asasi manusia termasuk penghancuran desa, pembunuhan massal di luar hukum dan serangan udara terhadap warga sipil.

Lebih dari 1 juta orang telah mengungsi sejak kudeta, menurut badan anak-anak PBB.

(Redaksi)