POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) rencananya akan mendapat suntikan dana dari Pemkot Samarinda. Sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional memiliki peran penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan pandemi dan transformasi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tak terkecuali Pemkot Samarinda yang juga tengah menyiapkan berbagai program untuk mendukung UMKM, seperti penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja, penjaminan kredit Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW). "Saya sengaja mendiskusikan peluang memberi ruang fiskal atau anggaran yang dikerjasamakan dengan lembaga keuangan misalkan perbankan untuk memberi kredit kepada pedagang kecil dan UMKM dengan bunga yang sangat rendah 10 sampai 15 persen," kata wali kota saat ditemui usai rapat bersama pihak OJK dan Bankaltimtara di Anjungan Karamumus, Selasa (5/7/2022) kemarin. Lanjut wali kota, Program itu merupakan langkah pemerintah dalam memberantas praktik rentenir yang kerap mencekik para pelaku usaha kecil di tengah kesulitan ekonomi. "Jadi kita istilahkan program aksi melawan rentenir dan salah satu bentuknya adalah kita memberi fasilitas kredit dengan bunga maksimum 5 persen dengan kapasitas kredit tertentu. Rp 5 juta bisa tanpa agunan misalnya," urainya. Diketahui, menurut survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 69,02 persen UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19. Sementara, menurut Laporan Pengaduan ke KemenkopUKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22 persen UMKM mengalami kendala sulitnya permodalan selama pandemi Covid-19. Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting. Maka dari itu, pemerintah memberikan dukungan bagi UMKM dari sisi permodalan melalui program restrukturisasi kredit. Per 31 Juli 2021, tercatat terdapat lebih dari 3,59 juta UMKM di Indonesia telah memanfaatkan program ini dengan nilai sebesar Rp285,17 triliun. Sementara di Samarinda, mengenai besaran anggaran yang akan disalurkan Pemkot Samarinda belum dapat dipastikan. Sebab kata wali kota, hal ini masih dalam tahap pembicaraan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait. "Ini kita diskusikan. Berapa banyak pedagang, UMKM dan berapa banyak hubungannya dengan penuntasan kemiskinan. Kita perlu data-data itu semua, supaya kita bisa tau kira-kira minimum alokasi anggaran kita bisa mengurangi angka kemiskinan dan bisa membantu para pedagang dari keterjebakan rentenir," jelasnya. Ditanya mengenai tahap selanjutnya, wali kota mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan teknis terkait kerjasama ini. "Saat ini disepakati ke depan akan dilakukan diskusi yang bersifat teknis. Seperti syarat, skema kredit dan proses administrasi," sambungnya. Lebih lanjut, wali kota menegaskan, jika kerjasama ini terwujud maka dipastikan proses kredit akan dijalankan pihak perbankan dengan peminjam. Dan pemerintah, hanya menaruh anggaran untuk membantu perekonomian masyarakat melalui kerjasama bank. "Pemerintah hanya menempatkan anggarannya di bank. Nanti proses hubungan kredit tersebut bukan antara pemerintah dan peminjam tapi lembaga bank dengan peminjam," tutupnya. (Has)