Dengan begitu, tentunya kata pria lulusan doktoral Undip Semarang itu di kawasan skm, dapat dikembangkan ekonomi kerakyatan semisal pedagang yang menggunakan perahu untuk berjualan makanan dan kebutuhan lainnya.

Selain itu, tepian bantaran skm dibuat taman sebagai sarana penghijauan dan pembuatan joging trak serta jalan darurat untuk pmk ketika ada musibah kebakaran.

"Kalau masyarakat mau bekerjasama, maka pemerintah juga pasti mudah untuk menjalankan rencananya," imbuhnya.

Pun menurutnya, ganti rugi bagi warga bantaran skm wajib diberikan sesuai peraturan yang ada.

Selain itu, pasca relokasi, pemkot mesti membangun rumah susun (rusun) yang dibantu dari program pemerintah pusat. Namun sebelumnya sudah mesti dipastikan lahan untuk rusun tidak bermasalah. Hal itu sudah menjadi agenda tahunan dan Kaltim juga mendapat jatah dari pusat.

Agar masyarakat pasca normalisasi tidak terbebankan, pemkot mesti melakukan subsidi harga semisal setengahnya dalam jangka waktu tertentu.

Dengan begitu, pemkot memberikan solusi terbaiknya kepada warga serta memberikan kas daerah.

"Status hak guna bangunan saja. Yang penting yang menggunakan adalah orang yang tepat pasca normalisasi skm dilakukan," terangnya.

Zairin kembali pada memori lamanya saat masih menjabat di pemerintahan, gang nibung sebut dia sebelumnya direncanakan akan dibuat rusun dengan tujuh tingkat untuk memenuhi kebutuhan warga pasca normalisasi.

Walau begitu dirinya masih optimis, program normalisasi tersebut bisa dijalankan sedari fokus agar dana yang ada tidak terpecah - pecah.

Masalah Banjir

Padatnya penduduk juga menjadi persoalan tak kalah pelik di kota yang digadang-gadang sebagai oenyangga calon ibu kota.